Tanjungpinang, LintasKepri.com – Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul, berobsesi ingin jadi Walikota saat ditanya soal Pemilihan Walikota (Pilwako) Tanjungpinang 2018 mendatang.
“Kalau sudah nomor 2, tentunya ingin jadi nomor 1,” kata Syahrul, Minggu (30/7).
Meskipun begitu, dirinya masih bergantung partai yang akan meminang.
“Sesuai, saya terima,” ungkap Syahrul.
Meskipun begitu, Syahrul menilai semua tergantung kepada masyarakat perihal dirinya yang ingin duduk di kursi nomor 1 Kota Tanjungpinang. Ditambah lagi, kata dia, beberapa partai juga sudah melakukan koalisi.
Sebelumnya juga, beberapa waktu lalu, Syahrul diketahui mengambil formulir pendaftaran sebagai Walikota Tanjungpinang melalui DPC Partai Hanura Kota Tanjungpinang.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Tanjungpinang telah mencatat ada 10 nama yang telah mengambil formulir Calon Walikota (Cawako) Tanjungpinang 2018 mendatang melalui partai itu.
Adapun nama-nama yang mengambil formulir Cawako Tanjungpinang 2018 melalui partai ini beberapa waktu lalu yakni Andi Cori Fatahudin (Non Partai), Basyaruddin Idris (Kader Nasdem Kepri), Alipman Alihats (Non Partai), Andi Anhar Khalid, Lis Darmansyah (PDIP), Syahrul (Non Partai), Ing Iskandarsyah (PKS), Ramon Damora (Non-PWI), Ade Angga (Golkar) dan Rona Andaka (Hanura).
Sekretaris DPC Partai Hanura Tanjungpinang, Dicky Kurnia Putra dikonfirmasi di Tanjungpinang, Jumat (21/7) kemarin menuturkan, tahapan selanjutnya setelah pengambilan formulir adalah pengembalian formulir dimulai dari 21 sampai dengan 31 Juli 2017 ke DPC Partai Hanura.
“Formulir pendaftaran terbuka untuk umum Cawako Tanjungpinang 2018 ini telah dibuka DPC Hanura dari 5 hingga 20 Juli 2017. Pendaftaran ditutup pada Kamis, 20 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB,” kata dia.
Dicky menjelaskan, pengambilan formulir perorang tersebut dapat dilakukan sendiri. Namun ada juga beberapa orang yang mengambil formulir diwakilkan.
“Seperti petahana Lis Darmansyah, diwakilkan oleh Wakil Ketua I DPD PDIP Kepri, Suparno. Sedangkan Syahrul diwakili Nazirwan, dan Ade Angga diwakili Jaswir Andra,” jelasnya.
DPC Hanura memberikan 15 kertas dalam 1 formulir untuk setiap orang yang mengambil formulir Cawako yang wajib diisi.
Bentuk kelengkapan administrasi sendiri seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Pernyataan tidak akan mundur, dan Surat Kesehatan. Selain itu juga aturan lain sesuai dengan UUD RI 1945 dan UU Pilkada.
“Setelah proses administrasi dilengkapi, dan pengembalian berkas formulir ke DPC Hanura,selanjutnya melakukan hingga melaporkan data hasil verifikasi di Tim Pilkada daerah dan pusat,” tuturnya.
(Iskandar)
