Soal Provinsi Natuna, Wabup : Jika Kita Tak Berjiwa NKRI, Mungkin Kita Sudah Lepas

Wabup Natuna Hj. Ngesti Yuni Suprapti saat menyuarakan perjuangan Provinsi Khusus Natuna, melalui Rembuk Bersama Pemekaran Natuna menuju Provinsi.

Wabup Natuna Hj. Ngesti Yuni Suprapti saat menyuarakan perjuangan Provinsi Khusus Natuna, melalui kegiatan Rembuk Bersama Pemekaran Natuna menuju Provinsi.

Natuna, LintasKepri.com – Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menggelar kegiatan Rembuk Bersama Pemekaran Natuna Menuju Provinsi.

Kegiatan tersebut ditaja oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Natuna, Radio Pratama FM, Pusat Kajian Islam dan Tamadun Melayu serta Dewan Mahasiswa (Dema) STAI Natuna. Bertempat di Halaman Kampus STAI Natuna, Kompleks Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, pada Kamis (23/01/2020) siang.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengungkapkan, bahwa ini merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan Natuna menjadi sebuah Provinsi.

Kata Ngesti, wacana pembentukan Provinsi Natuna ini bukan baru-baru ini saja digaungkan, namun telah digagas oleh para tokoh sejak belasan tahun silam.

Deklarasi Natuna menuju Provinsi.

Deklarasi Natuna menuju Provinsi.

“Saya pernah membaca buku Bang Daeng, jadi tahun 2007 itu ternyata beliau sudah menggagas mengenai pemekaran Natuna menjadi Provinsi. Saya pun terkejut waktu itu. Ternyata hal ini sudah lama dipikirkan oleh tokoh-tokoh kita sejak dulu,” ungkap Ngesti.

Daeng Rusnadi merupakan Mantan Ketua DPRD sekaligus Mantan Bupati Natuna.

Ngesti menceritakan, bahwa perjuangan Natuna menuju Provinsi juga telah dimulai sejak tahun 2016 lalu. Sebelumnya ditahun 2014 juga sudah dilakukan upaya pengembangan wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Kabupaten Natuna Barat, Natuna Selatan dan Kota Ranai.

“Maka dengan adanya rembuk bersama ini, semoga menjadi langkah awal untuk melanjutkan wacana yang sudah digagas, yaitu Pemekaran Provinsi Natuna bisa segera terealisasi,” harap Ngesti.

Ngesti meminta supaya pergerakan perjuangan Natuna menuju Provinsi ini, dapat benar-benar dilaksanakan dengan penuh semangat kebersamaan dan kekompakan antar stakeholder. Artinya jangan hanya berkoar lewat mulut, sosial media (sosmed) maupun spanduk saja. Namun juga harus dibuktikan dengan langkah nyata dan berkelanjutan, supaya cita-cita besar masyarakat diperbatasan tersebut bisa terwujud.

Para peserta Rembuk Bersama Pemekaran Natuna Menuju Provinsi.

Para peserta Rembuk Bersama Pemekaran Natuna Menuju Provinsi.

Meski demikian, Ngesti berharap agar seluruh elemen masyarakat Natuna dapat berjuang dengan baik, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlandaskan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jika kita tak berjiwa NKRI, mungkin kita sudah lepas ikut negara asing,” cetus Ngesti.

“Namun saya yakin, kita semua masih berjiwa NKRI. Makanya kita lakukan perjuangan ini dengan cara yang baik,” sambungnya.

Mantan Anggota DPRD Natuna periode 2009-2014 itu menegaskan, bahwa wacana Pemekaran Natuna sebagai Provinsi bukanlah keinginan segelintir orang saja, namun juga merupakan keinginan seluruh masyarakat Natuna.

Sementara itu Ketua STAI Natuna, Kartubi, menjelaskan, bahwa banyak alasan yang membuat masyarakat Natuna ingin melepaskan diri dari Provinsi Kepri. Salah satunya adalah kewenangan wilayah laut yang seutuhnya dikuasai oleh Pemerintah Provinsi.

“Padahal seperti kita ketahui, potensi terbesar kita ada di laut, baik migas maupun perikanannya,” kata Kartubi.

Tampak para perwakilan Organisasi Profesi dan OKP di Natuna turut mendukung perjuangan Natuna menuju Provinsi.

Tampak para perwakilan Organisasi Profesi dan OKP di Natuna turut mendukung perjuangan Natuna menuju Provinsi.

Ia juga menyebutkan, bahwa perjuangan Provinsi Natuna ini, bukan karena adanya konflik antara Pemerintah RI dan China disekitar perairan Laut Natuna Utara, yang terjadi baru-baru ini.

“Ini sudah diagendakan sejak lama. Karena Natuna ini letaknya sangat strategis, yaitu berbatasan dengan negara-negara di Asean. Kita perjuangkan karena Natuna punya SDA yang sangat melimpah. Makanya sudah semestinya Natuna ditingkatkan menjadi Provinsi, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di perbatasan,” terang Kartubi.

Dalam rembuk bersama pemekaran Natuna menuju Provinsi tersebut, menghasilkan beberapa kesepakatan. Diantaranya sepakat untuk menjadikan Natuna sebagai Provinsi dan sepakat untuk membentuk Tim Perjuangan Provinsi Natuna, atau yang disebut dengan Tim Sembilan.

Tim Sembilan ini terdiri dari STAI Natuna, Praktisi Hukum, Ketua LAM, awak Media, KNPI, GOW, Ketua Badan Perjuangan Kabupaten Natuna Barat dan Selatan, serta MUI Natuna.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Ketua LAM Natuna Wan Zawali, Ketua Perjuangan Kabupaten Natuna Barat Mustamin Bakri, Kepala Bakesbangpol Natuna Muhtar Achmad, Kadis Kominfo Raja Darmika, Ketua GOW Natuna Raja Peni Adriani, Para Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Organisasi Profesi, Tokoh Agama, Mahasiswa STAI Natuna serta sejumlah masyarakat Natuna.

Laporan : Erwin Prasetio

Baca juga :

    Top