LintasKepri.com – Sudah lebih satu tahun kepemimpinan Syahrul-Rahma sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
Tidak banyak kita menemukan kebijakan-kebijakan yang humanis dan berdampak banyak kepada masyarakat Kota Tanjungpinang.
Perhari ini kita menemukan banyak masalah yang tidak kunjung usai, baju sekolah gratis yang juga tidak kunjung selesai dengan berbagai alasan.
Sementara, masuk sekolah sudah bejalan cukup lama hingga beberapa bulan. Ibarat mau membeli baju raya, belinya di lebaran ketiga. Sudah tidak bisa kita temukan lagi wajah-wajah gembira para peserta didik baru.
Keterlambatan ini juga berefek pada kondisi psikologi anak yang orang tuanya sangat berharap baju yang dijanjikan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Akan tetapi tak kunjung ada sehingga anak banyak yang menekan orang tua atau yang lebih buruknya mereka harus berhenti sekolah.
Selain itu, permasalahan BUMD Kota Tanjungpinang yang katanya timbul masalah akibat keteledoran pemerintah, dan ini juga harus sama-sama kita perhatikan, menjadi perhatian.
Kami berharap kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang pada prinsipnya tidak berdampak banyak kepada masyarakat Kota Tanjungpinang.
Selain itu, kami juga meminta DPRD Kota Tanjungpinang agar lebih lantang untuk mengingatkan dan memperhatikan kinerja Pemko. Jangan karena dekat semua mendiamkan kesalahan.
Jika DPRD setempat sudah tidak mampu menjadi perwakilan ideal bagi rakyat ini, kami mahasiswa siap menjadi Garda terdepan untuk memperjuangkan hak rakyat dan menentang segala kesalahan.
Bukan hanya DPRD Kota Tanjungpinang, bahkan di DPRD Provinsi Kepri pun harus Lantang menyuarakan suara rakyat karena hari ini di kota dan provinsi terdapat beberapa masalah yang belum juga tuntas diselesaikan.
Jika mahasiswa sudah turun kejalan, artinya DPRD sudah tidak ‘becus’ lagi menjadi perwakilan atas kami dan rakyat ini.
(Rindi Afriadi, Presiden Mahasiswa UMRAH)
