Tanjungpinang, LintasKepri.com – Keluhan Wali murid terkait seragam sekolah gratis tak sesuai ukuran untuk siswa baru tingkat SD dan SMP menjadi catatan serius DPRD Tanjungpinang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fathir, menuturkan, permasalahan seragam sekolah gratis dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan (Disdik) setempat kepada wali murid.
“Sosialisasi kepada wali murid mengenai mekanisme pembagian, pertukaran barang yang rusak, dan keterlambatan oleh pihak Disdik kurang,” tegasnya, Rabu (29/1).
Fathir menilai, seharusnya Disdik mengumumkan permasalahan itu melalui media.
“Semua itu harus diumumkan melalui media apapun terkait dengan seragam sekolah gratis,” katanya.
Meskipun begitu Fathir mendukung program-program yang pro dengan masyarakat. Hanya saja berbicara mengenai program seragam sekolah gratis ini, kata dia tiada habisnya.
“Karena ini program unggulan dari Syahrul-Rahma. Setahu kami pada tahun ke-2 proses pengadaan dipercepat, akan dilelang pada triwulan pertama agar pada saat penerimaan murid baru sudah bisa menerima langsung. Ini berdasarkan hasil rapat DPRD Kota Tanjungpinang dalam hal ini Komisi 1 beberapa bulan lalu,” terangnya.
Fathir menilai bahwa di tahun pertama ini memang terdapat kekurangan terkait pengadaan seragam sekolah gratis.
“Semoga dengan adanya beberapa kejadian mengenai seragam sekolah gratis ini bisa menjadi pelajaran bagi Pemkot Tanjungpinang di tahun 2020,” ungkapnya.
Fathir menyarankan kepada wali murid apabila ada kerusakan atau seragam, tas sekolah, dan sepatu yang tak sesuai ukuran dapat menukar kembali ke sekolah tanpa dipungut biaya.
“Apabila terdapat kesulitan dilapangan, kami dari Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang siap turun dan mendampingi wali murid,” tegas Politisi Golkar ini.
(cho)
