Bintan, LintasKepri.com – Terkait kondisi Sekolah Dasar Kelas Jauh 007 di Tambelan sebagai kecamatan terjauh di Kabupaten Bintan yang kondisinya saat ini hampir roboh, Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri mengimbau Pemkab Bintan melalui Dinas Pendidikan Bintan untuk turun langsung ke lokasi tersebut.
“Kami mengimbau Pemkab Bintan langsung turun tangan melalui Dinas Pendidikan Bintan agar mengalokasikan dana untuk membangun kembali fasilitas sekolah yang hampir roboh, dan ditakutkan mengancam keselamatan anak didik,” kata Ketua KPPAD Kepri, M Faizal, Kamis (18/8) lalu.
Selain membangun kembali fasilitas pendidikan tersebut, Faizal juga menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk memperbaiki keadaan sekolah yang sangat memprihatinkan itu.
Ia menilai pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah. Untuk itu pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas terbaik sebagai penunjang pendidikan.
Faizal berasumsi pemerintah setempat kurang responsif terhadap kondisi SD Kelas Jauh 007 di Tambelan. Seandainya tak juga bisa dilakukan perbaikan oleh Pemda setempat, KPPAD Kepri prihatin dan iba melihat semangat belajar peserta didik di pulau itu demi mendapatkan ilmu pengetahuan.
“Jangan sampai pemerintah justru mematahkan semangat warganya untuk belajar,” tegasnya.
Permasalahan jarak tempuh bukan alasan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap pendidikan. Karena Tambelan masuk wilayah Bintan, Kepulauan Riau.
“Artinya, masih tanggungjawab pemerintah setempat,” tegasnya lagi.
Faizal menjelaskan, sebagai pemerintah justru bisa membuka akses perihal tersebut. Jangan hanya daerah perkotaan yang diperhatikan, di daerah terpencil juga harus diprioritaskan.
“Sekarang bagaimana pemerintah lagi dapat membuka akses yang dianggap sulit tersebut menjadi jalur yang mudah dan terbuka. Kalau berprinsip susah dijangkau, sampai kapanpun akan susah dijangkau,” kritiknya.
Jika memang ada program pemerintah di tahun sebelumnya untuk pendidikan, pertanyaannya mengapa tidak segera direalisasikan sampai sekarang.
“Sangat disayangkan mengapa pemerintah pada saat itu kurang responsif. Jangan hanya sekedar ceremonial, padahal ada hal yang lebih penting namun terabaikan,” katanya. (syah)
