Tanjungpinang, LintasKepri.com – Badan Anggaran DPRD Kepri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya merampungkan singkronisasi anggaran di tiap-tiap komisi.
Dengan selesainya singkronisasi ini, maka DPRD Kepri segera menyampaikan pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD.
Dalam rapat marathon yang dipimpin Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Senin (30/1) sore, Banggar akhirnya memutuskan pandangan akhir fraksi pada Selasa (31/1) pukul 14:00 WIB. Selanjutnya pada Rabu (1/2) dilanjutkan paripurna penetapan APBD Kepri pada pukul 10:00 WIB.
“Kita berharap pembahasan nanti berjalan mulus disetiap fraksi-fraksi,” kata Jumaga.
Ketua Komisi I DPRD Kepri, Sukhri Fahrial mengatakan, lambatnya pengesahan ini harus menjadi catatan perbaikan Pemprov Kepri kedepannya.
“Diluaran sana berkembang isu kalau masing-masing pihak saling menunda, padahal itu tidak benar. Sebenarnya terlambatnya ini karena kita terlambat membahas. Saya minta dalam pembahasan berikut bisa disampaikan lebih awal,” kata Sukhri saat rapat sinkronisasi di ruang serbaguna.
Atas dasar itulah ia menegaskan kepada pemerintah untuk memulai pembahasan tidak mendesak.
“Bulan Oktober jauh lebih baik. Jadi kita gak tergesa-gesa seperti sekarang,” kata Sukhri lagi.
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Provinsi Kepri, Naharuddin pun sepakat.
TAPD rencananya mulai tahun ini akan membahas APBD Perubahan 2017 dan APBD Murni 2018 secara paralel. Keduanya akan dimasukkan ke DPRD pada bulan Juli.
“Jadi yang perubahan dan murni kita bahas paralel. Dan saya rasa Dispenda juga sudah bisa memprediksi pendapatan dan targetnya,” kata Naharuddin yang diamini Sekda Kepri Arief Fadillah.
Usulan ini disambut positif oleh Jumaga dan seluruh Anggota Banggar. Dengan panjangnya waktu pembahasan, pemerintah dan DPRD Kepri mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun anggaran.
Sebelumnya, dalam rapat singkronisasi, masing-masing komisi telah menyepakati anggaran di masing-masing komisi.
Ketua Komisi IV Teddy Jun Askara misalnya mengatakan bahwa total anggaran yang berada di mitranya sebesar Rp1,026 Triliun.
“Jumlah ini sudah termasuk pos pendidikan dan kesehatan,” kata Teddy.
Demikian juga dengan Komisi III. Untuk tahun ini total anggaran yang dikelola mitra-mitranya sebesar Rp582 Miliar.
Jumlah ini memang masih kurang. Namun demikian, diharapkan kekurangan anggaran dapat ditutupi di anggaran perubahan nanti.
“Kekurangan ini misalnya disebabkan pembentukan OPD baru seperti Dinas Perumahan yang memerlukan kantor dan isinya,” kata Ketua Komisi III Saproni.
Sedangkan dari Komisi II, total mitranya menyedot  anggaran sekitar Rp353 Miliar.
(redaksi)
