Tanjungpinang, LintasKepri.com – Banyak pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), takut di tunjuk menjadi Panitia Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), pengadaan barang dan jasa. Akibatnya banyak program yang telah di rencanakan sebelumnya, tidak dapat terlaksana, padahal telah di anggarkan di APBD.
Hal tersebut di sampaikan Binsar Hamongan, Deputy bidang Polkam Ekonomi dan Kebudayaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), saat serah terima jabatan kepala perwakilan BPK Kepri, Dari pejabat lama Yono Andi Admoko ke Panijo kepala BPKP Riau, diruang Rupatama kantor Gubernur pulau Dompak, Kamis (06/08).
“Sebagian besar pegawai tersebut takut bermasalah dengan hukum, setelah pengadaan barang dan jasa selesai di laksanakan, karena banyaknya pemberitaan atau informasi, dimana beberapa pegawai dan kontraktor tersandung masalah serta di jadikan tersangka oleh penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK,” ungkap Binsar.
Sebelum sertijab, Binsar mengaku telah membahas hal tersebut di ruang kerja Gubernur, dan BPKP berjanji akan membantu dengan memberi pendampingan, supaya program di Pemprov Kepri bisa berjalan sesuai aturan, “Hal tersebut disambut baik oleh Gubernur, karena sangat di butuhkan anak buahnya dalam melaksanakan tugas,’ tutup Binsar. ***