Penyaluran ADD Triwulan lV Tunggu Rampung APBDes 2018

Kadis PMD Natuna, Indra Joni.

Kadis PMD Natuna, Indra Joni.

Natuna, LintasKepri.com – Pemerintah Desa diseluruh Kabupaten Natuna, sampai saat ini masih menunggu dana tunda salur dari alokasi dana desa (ADD) 2017, untuk tahap triwulan lV.

Sebab hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Natuna, melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), masih belum menyalurkan sisa ADD untuk setiap Desa sekitar 20 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Natuna, Indra Joni mengatakan, dana tunda salur untuk triwulan lV ini, akan disalurkan jika seluruh Desa di Natuna telah selesai menyusun dan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2018.

“Pada intinya mereka (Desa, red) sudah melaksanakan musyawarah untuk menyusun APBDes 2018, yang nantinya akan disahkan menjadi Perdes. Jika sudah menerima rekomendasi dari Camat, baru kita serahkan ke BPKPAD, nanti dana tersebut baru ditransfer ke rekening Desa, karena transfer anggaran itu ranahnya BPKPAD. Yang jelas makin cepat makin bagus,” terang Indra Joni dikantornya, Kamis (25/01/2018) siang.

Saat ini, BPKPAD masih menunggu proses audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Provinsi Kepri, kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Natuna.

Sementara itu, pihak DPMD sendiri saat ini sedang fokus untuk membantu memfasilitasi setiap desa untuk menginput data penyusunan APBDes, melalui Klinik Keuangan Desa, dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

“Saat ini kita sedang memfasilitasi desa, agar APBDes segera di input, sehingga APBDes cepat disahkan jadi peraturan desa dan diverifikasi oleh Camat, kalau sudah lengkap semua, baru kita serahkan ke BPKPAD,” ungkap Indra Joni.

Ia berharap 70 desa yang ada di Natuna segera menyusun dan mengesahkan APBDes, agar dana triwulan lV yang saat ini ditunggu-tunggu oleh setiap Pemerintah Desa, segera dapat disalurkan.

“Kalau lambat, nanti gaji tunjangan untuk perangkat Desa dan biaya operasional Desa juga terlambat lah pembayarannya,” pungkas Indra Joni.

Terpisah, Arif (24), salah seorang staf di Kantor Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah ini, mengaku sudah dua bulan tidak menerima gaji atas pekerjaannya. Bahkan ia mengaku terpaksa harus berhutang kesana kemari, demi menutupi kebutuhan rumah tangganya.

“Saya ini sudah punya anak istri, gaji saya cuma Rp 1 juta perbulan, kalau pas nggak gajian seperti ini, ya terpaksa harus berhutang,” keluhnya.

Laporan : Erwin Prasetio

Baca juga :

Top