Tanjungpinang, LintasKepri.com – Pengamat Politik dan Pemerintahan Endri Sanopaka, menilai, polemik BLT yang terjadi di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah setempat jika tidak segera dijelaskan secara transparan.
“Polemik mengenai BLT di Tanjungpinang yang akhirnya menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat tentu harus segera dijelaskan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang agar publik tidak tambah apriori atau dengan kata lain curiga dengan pemerintah,” paparnya, Minggu (31/5).
Endri menegaskan, apapun yang menjadi kendala dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), harus disampaikan secara transparan dan konsisten oleh para pejabat di lingkungan Pemkot Tanjungpinang.
“Seperti dari sisi ketersediaan anggaran yang diperuntukan, data penerima yang valid, dan juga mekanisme yang harus ditempuh agar penyaluran BLT tidak berujung menjadi bencana karena salah prosedur dalam penyalurannya,” katanya.
Endri memaklumi masyarakat yang berdampak COVID-19 memerlukan bantuan tersebut untuk dapat bertahan di situasi yang sulit seperti saat ini.
“Karyawan yang dirumahkan juga memerlukan jaring pengaman sosial. Dalam situasi seperti ini, tentu pemerintah menjadi harapan bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan bantuan baik tunai atau dalam bentuk bahan kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Masyarakat, sambung Endri, akan kecewa dan hilang kepercayaan terhadap pemerintah setempat bilamana BLT benar-benar tidak jadi disalurkan. Ditambah lagi jika pemerintah tidak bisa menjelaskan apa penyebab gagalnya penyaluran BLT.
“Apalagi jika nanti sudah masuk New Normal maka bisa jadi BLT gagal tersalurkan karena perubahan kebijakan dari pusat,” pungkasnya.
– Perbedaan Persepsi Antara Plt Wali Kota dengan Sekda Tanjungpinang Soal BLT
Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sebelumnya berencana menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga setempat pada Juni mendatang.
Hal itu disampaikan langsung oleh Plt Wali Kota Tanjungpinang Rahma. Namun ia belum bisa memastikan apakah awal Juni atau pertengahan BLT disalurkan. Hanya saja ia menegaskan secepatnya di bulan Juni sudah dibagikan.
“Awal atau pertengahan belum bisa kita pastikan, yang jelas secepatnya di bulan Juni BLT sudah disalurkan,” katanya di Tanjungpinang, Senin (18/5) kemarin.
Rahma menuturkan, penerima BLT sebanyak 34.711 KK. Penerima BLT berdasarkan data dari RT/RW di tiap kelurahan.
Dari 34.711 KK, kata dia, hanya mampu mengcover 21 ribu dengan total anggaran yang disediakan Pemkot Tanjungpinang senilai Rp12,5 miliar. Penerima adalah warga yang terkena dampak pandemi COVID-19.
Rahma menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Jokowi, besaran BLT yang dibagikan Rp600 ribu.
“Mudah-mudahan dengan dana yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang tidak kurang,” ungkapnya.
Kata Rahma penambahan anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 boleh diajukan kembali jika tak mencukupi.
“Kita butuh 20 miliar sekian agar tercover 34 ribu lebih KK penerima BLT,” tuturnya.
Pembagian BLT itu, kata Rahma, dibagikan setelah bantuan sembako tahap kedua disalurkan.
Diwawancarai belum lama ini, Sekda Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari, menyebut mempelajari dan membahas terlebih dahulu terkait BLT ini.
“Kita pelajari dan bahas dahulu melihat situasi kedepannya seperti apa. Kalau dana yang telah dianggarkan tercukupi kita bagikan,” ucapnya, Jumat (29/5).
Dana yang sudah dianggarkan dengan total penerima yang bertambah sebesar 35.090 KK, kata Teguh kemungkinan tidak mencukupi.
“Dana yang telah dianggarkan kemungkinan tidak mencukupi dengan bertambahnya penerima sebanyak 35.090 KK dengan nilai Rp600 ribu per KK,” terangnya.
Oleh karena itu, kata Teguh, Pemkot Tanjungpinang melakukan refocusing anggaran dan saat ini sudah masuk tahap kedua.
(cho)
