Pemprov Kepri Terus Gesa Percepatan Realisasi APBD 2020

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto.

Kepri, LintasKepri.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto, meminta agar seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mempercepat realisasi belanja anggaran tahun 2020 ini.

“Kita harapkan seluruh jajaran di Pemprov Kepri dapat segera mempercepat pelaksanaan realisasi belanja daerahnya,” ujar Isdianto, di Daik Lingga, Senin (20/7).

Menurutnya, dengan percepatan realisasi anggaran tersebut dapat meningkatkan pembangunan yang nantinya diharapkan ekonomi daerah juga meningkat.

“Kita harapkan seluruh OPD dapat bergerak cepat melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Namun tetap harus berpedoman dengan aturan yang ada,” tegas Isdianto.

Pemprov Kepri, sambungnya, akan terus melaksanakan pengawasan dalam setiap kegiatan yang bersumber dari anggaran daerah agar tepat sasaran.

Saat ini, kata Isdianto, Kepri berada di urutan 9 dalam realisasi penyerapan APBD 2020 di Indonesia.

“Kita bersama daerah lainnya yang realisasi anggarannya baik yakni DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Tengah dan Banten. Dan kita nomor dua terbaik se Sumatra,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kepri Arif Fadillah, mengingatkan kepada seluruh jajaran OPD agar menyegerakan pekerjaan yang telah berjalan. Mengingat waktu yang sudah memasuki triwulan ketiga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Arif Fadillah.

Pekerjaan yang telah dianggarkan harus menampakan hasil dan terselesaikan pada tahun 2020 ini.

“Meski dalam kondisi yang serba keterbatasan, tidak mengendurkan semangat dan konsen kita untuk bergerak dalam pembangunan,” tegas Arif di Pulau Dompak, Selasa (21/7).

Apalagi, mengingat pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menggelar pertemuan bersama para Gubernur se-Indonesia pekan lalu agar kembali menggerakkan roda perekonomian.

“Terus pantau setiap pekerjaan, jangan lupa selalu berkonsultasi dan berkomunikasi. Tancap gas namun dengan tetap berpedoman dengan aturan yang berlaku,” tutur Arif.

(san)