Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri menghadiri rapat paripurna sekaligus memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kepri terhadap Ranperda LPP – APBD Kepri tahun anggaran 2023 bertempat di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Rabu (29/5/2024).
Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina menyampaikan capaian strategis yang sudah diperoleh Pemprov Kepri yakni antara lain memperoleh WTP yang ke 14 kali oleh BPK RI.
Selain itu pengelolaan APBD diharapkan secara akuntabel dan transparan juga pastinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sebagaimana penyampaian dari fraksi PDIP dan PKS lanjut Marlin, Pemprov Kepri dalam proses penganggaran saat ini terus berupaya memperhatikan efisiensi sehingga program yang telah di tetapkan dapat berjalan maksimal dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” jelas Marlin.
Sedangkan untuk pengelolaan kekayaan daerah saat ini mengalami penurunan, hal ini disebabkan BUMD dan BUP belum bisa memberikan deviden, namun Pemrov Kepri terus melakukan peningkatan melalui pembinaan kepada BUMD seperti sarana dan prasarana.
Pertemuan dengan perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sudah juga dilakukan oleh Pemrov Kepri bertujuan untuk membatasi ruang lingkup tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten/Kota dengan Wilayah Pemprov Kepri.
Terkait realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan Rp 1,016 triliun rupiah pada 2022, sedangkan tahun 2023 sekitar Rp 1,1 triliun, naik sebesar Rp 84,3 triliun atau 7,66 persen.
Persentase belanja pegawai terhadap total belanja operasi mengalami penurunan yakni 38,7 persen pada 2022, dan 38,10 persen pada 2023. (Mfz)
Editor: Ism
