'
'

Pemko dan DPRD Tanjungpinang Teken KUA-PPAS APBDP 2019

Pemko dan DPRD Tanjungpinang Teken KUA-PPAS APBDP 2019, Selasa (13/8).

Pemko dan DPRD Tanjungpinang Teken KUA-PPAS APBDP 2019, Selasa (13/8).

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, melakukan penandatanganan dan persetujuan bersama tentang penetapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBDP 2019.

Penandatanganan persetujuan tersebut dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang Syahrul, pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, Wakil Ketua I DPRD Ade Angga, dan Wakil Ketua II Ahmad Dani, di Ruang Sidang DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (13/8).

Walikota Tanjungpinang Syahrul, menjelaskan, dalam rancangan kebijakan umum anggaran perubahan serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019, terdapat penambahan pendapatan daerah sebesar Rp46,20 miliar atau 4,79 persen dari Rp965,38 miliar menjadi Rp1,01 triliun terdiri dari PAD mengalami kenaikan sebesar Rp5,16 miliar atau 3.76 persen dari Rp137,34 miliar menjadi Rp142,50 miliar.

Selanjutnya, dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp20,48 miliar atau 2.72 persen dari Rp754,50 miliar menjadi Rp774,99 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp20,54 miliar atau 27.94 persen dari Rp73,53 miliar menjadi Rp94,08 miliar.

Sementara belanja daerah mengalami kenaikan target sebesar Rp146,33 miliar atau 15 persen dari Rp975,53 miliar menjadi Rp1,12 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung semula dianggarkan sebesar Rp395,10 miliar, pada APBD Perubahan bertambah sebesar Rp79,14 miliar atau meningkat sebesar 20,03 persen sehingga menjadi sebesar Rp474,25 miliar.

Kenaikan belanja tidak langsung tersebut, lanjut walikota, dikarenakan alokasi untuk TKD bagi ASN kota Tanjungpinang masih teranggarkan selama 8 bulan sehingga pada perubahan APBD tahun 2019 perlu dianggarkan kekurangannya selama 4 bulan, kemudian mengakomodir gaji ke-14 dan gaji ke-13 yang mana pada tahun ini berdasarkan kebijakan pusat dibayarkan secara full (take home pay).

Pemko dan DPRD Tanjungpinang Teken KUA-PPAS APBDP 2019, Selasa (13/8).

Pemko dan DPRD Tanjungpinang Teken KUA-PPAS APBDP 2019, Selasa (13/8).

Kemudian dari sisi belanja langsung, semula dianggarkan sebesar Rp580,42 miliar. Pada APBDP 2019 bertambah sebesar Rp67,18 miliar atau meningkat 11,58 persen sehingga menjadi sebesar Rp647,61miliar.

Kenaikan belanja langsung tersebut diprioritaskan untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas daerah yang mendukung tercapainya visi dan misi RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2019-2023 yang lebih bersifat peningkatan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan lingkungan sebagai perwujudan arah tema pembangunan tahun 2019.

Kebijakan pembiayaan daerah berkenaan dengan perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini, mencakup kepada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa).

Pada sektor pembiayaan struktur APBD Murni T.A 2019 pada item penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp10,15 miliar atau terjadi kenaikan pembiayaan daerah pada APBDP T.A 2019 ini menjadi sebesar Rp100,13 miliar menjadi Rp110,28 miliar, sedangkan pada item pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp0 miliar.

Walikota menyadari bahwa keberhasilan setiap program yang dilaksanakan sangat tergantung dari peran serta dan dukungan setiap stakeholder yang terlibat didalamnya.

“Berbagai kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah patut disyukuri,” katanya.

“Hasil-hasil yang dicapai selama ini mengindentifikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintah daerah yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal dimasa yang akan datang,” tutup Walikota Tanjungpinang Syahrul.

Turut hadir dalam rapat paripurna terbuka Pj. Sekretaris Daerah Tengku Dahlan, Sekretaris Dewan Efendi, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Badan, Camat, serta Lurah.

(hms)

Baca juga :

Top