''

Pemkab Lingga Bahas Rencana Integrasi Sistem Keuangan Daerah

Sekda Lingga Juramadi Esram.

Sekda Lingga Juramadi Esram.

Lingga, LintasKepri.com – Pemkab Lingga melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, menggelar Focus Group Discussion membahas rencana Pemkab Lingga untuk melakukan Integrasi Sistem Perencanaan ke dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, di Aula Hotel Harmoni Batam, Jumat (23/8).

Acara dibuka langsung oleh Sekda Kabupaten Lingga Juramadi Esram. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terimakasih atas hadirnya narasumber dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait penyelesaian berbagai permasalahan di daerah.

Esram berharap, melalui kegiatan ini, kedepannya setiap OPD di Pemkab Lingga bisa terus saling berkoordinasi dalam penyelesaian masalah demi mencapai tujuan bersama.

Menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber, Asisten Pemerintahan selaku moderator memperoleh beberapa kesimpulan diantaranya yakni masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pemkab Lingga, banyak permasalahan yang belum diselesaikan, belum dibuat, bahkan ada juga yang belum direncanakan.
Selain itu, ia juga menangkap sebuah kesimpulan bahwa masih banyak permasalah-permasalahan di pemerintahan, terutama di pemerintahan desa yang perlu dibenahi.

img-20190826-wa0017“Maka dari itu, saya sendiri, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabag Pemerintahan, dan Camat dalam waktu dekat akan membahas mengenai hal itu, agar tidak terjadi penumpukan dan berlarut-larut. Karena desa adalah miniatur pemerintah kita sendiri,” tuturnya.

Untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik kedepan, Pemerintah Kabupaten Lingga terlebih dahulu harus melakukan perbaikan dan penertiban terhadap ragam administrasi, baru melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Kemudian menekankan agar Pemkab Lingga lebih berhati-hati, dan tidak melaksanakan pembangunan dalam bentuk apapun jika hal tersebut tidak direncanakan dan bukan merupakan bagian dari wewenang pemerintah daerah.

“Dalam hal ini, pemerintah daerah haruslah menyiapkan pertanggungjawaban, baik itu keuangan, maupun pertanggungjawaban kinerja,” tutupnya.

(fiza)

Baca juga :

Top