Pemerintah Pusat Siapkan Rp 143 Milyar untuk Bangun PLBN di Serasan

Pulau Serasan Kabupaten Natuna, yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur.
Pulau Serasan Kabupaten Natuna, yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur.

Natuna, LintasKepri.com – Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri, masuk pada tahapan sosialisasi oleh Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Natuna.

BPP didampingi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Natuna serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Natuna, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Balai Pertemuan Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan, Selasa, (01/05/2018) siang.

Camat Serasan, Edi Priyoto dalam pertemuan tersebut mengatakan, masyarakat mempertanyakan kepastian atas rencana pengembangan PLBN di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut.

“Akhirnya ada titik terang, dengan adanya sosialisasi, maka semuanya akan jelas. Silahkan semua bertanya dan sampaikan juga masukan,” ucap Edi kepada seluruh masyarakat yang hadir.

Sosialisasi Rencana Pembangunan PLBN di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna.
Sosialisasi Rencana Pembangunan PLBN di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna.

Sebanyak Rp 143 milyar Anggaran yang bersumber dari APBN, telah disiapkan untuk pembangunan PLBN di Serasan. Menurut Edi Priyoto, hal ini akan membawa dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Dari Rp 143 milyar tersebut, bayangkan jika 20 % saja dana terserap di Serasan, maka akan mendapat imbas yang luar biasa. Contoh anggaran Rp 1 milyar pada saat pembangunan tower kemarin, sudah banyak manfaat yang dirasakan masyarakat Serasan,” ujar Edi.

Edi berpendapat, pembangunan PLBN akan membuka lapangan kerja baru, baik dalam pembangunan dan pengoperasian PLBN itu sendiri.

“Selain itu juga akan menjadi pintu masuk bagi wisatawan luar negeri. Kami berharap rencana ini bisa terealisasi, ” harap Camat.

Ia juga memberikan apresiasi kepada BPP yang telah melakukan sosialisasi. Menurutnya itu penting dilakukan, agar dapat memastikan tanggapan masyarakat atas rencana tersebut.

Tidak hanya itu, menurutnya pembangunan PLBN menimbulkan efek domino dan tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada hak masyarakat.

“Karena itu kami pihak Kecamatan Serasan ikut menjamin hak-hak masyarakat, ini akan kita perjuangkan, terutama masalah lahan, ini langkah awal, tergantung kita semua mau atau tidak,” pungkas Edi.

Sementara saat menyampaikan persentase atas rencana pengembangan PLBN tersebut, Kabid PLBN BPP Natuna, Said Lukman mengatakan, jika rencana tersebut dapat direalisasikan, maka akan menjadi pelabuhan termegah di Natuna.

“Ini akan menjadi Pelabuhan termegah se-Natuna,” hayalnya.

Pada Kesempatan yang sama Kepala BPP Natuna, Marka Dj, mengatakan, saat ini Pemerintah Pusat tengah konsentrasi untuk membangun daerah perbatasan.

“Kita selalu menyambut baik apapun program Pemerintah Pusat, apa lagi yang sifatnya membangun,” kata Marka.

Menurut Marka, PLBN Serasan salah satu dari 9 titik PLBN yang ada di Indonesia dan bagian dari hubungan bilateral antar dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

“Khususnya masyarakat serasan, karena itu kita perlu sambut baik rencana ini,” tegasnya.

Ia menyampaikan, dalam waktu dekat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meninjau langsung untuk memastikan kesiapan dan titik lokasi pembangunan PLBN di Serasan.

“PLBN merupakan keinginan  Presiden Jokowi melalui Program bagian cipta karya PUPR , sebentar lagi akan turun tim survey dari Pusat, berdasarkan perencanaan titik nya ada di Desa Tanjung Setelung,” katanya lagi.

Karena itu Marka menyampaikan, Pemerintah Daerah dalam hal ini BPP harus mempersiapkan lahan yang dibutuhkan minimal 2 hektar dan maksimal 5 hektar.

“Pemerintah Kabupaten akan mempersiapkan lahan, karena tugas dan tanggung jawab kita atas pembangunan itu, saya selaku pimpinan ingin memastikan setuju atau sepakat tidak dibangun PLBN ?,” tanya Marka kepada semua yang hadir, sontak dijawab setuju oleh para perwakilan masyarakat.

“Pertemuan dan sosialiasi dilakukan bagian langkah awal serta dasar untuk rekomendasi BPP ke Pemerinrah Pusat, bahwasanya warga setempat setuju,” imbuhnya.

Mantan Kadisdikpora Natuna itu menambahakan, langkah berikutnya Pemda tidak akan membiarkan begitu saja bagi lahan yang terkena dampak pembangunan PLBN.

“Kami akan ikut membantu warga jika nanti terkena dampak, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada, seperti NJOP dan lain-lain,” kata dia.

Ia memastikan tidak akan ada masyarakat yang dirugikan, Ia juga menghimbau jika ada isu tentang penggusuran rumah warga, jangan terlalu cepat ditanggapi.

“Kita serius mendukung pembangunan PLBN, untuk warga yang diisukan akan digusur, selalulah koordinasi dengan Camat , supaya tidak berkembang isu negatif ditengah masyarakat,” himbaunya.

Kegiatan berlanjut dengan dialog tanya jawab yang dipimpin oleh Camat Serasan.

Saat dialog berlangsung, terungkap kabar beredarnya isu ditengah masyarakat, bahwa akan ada 40 buah rumah warga yang bakal terkena gusur.

Namun hal itu langsung dibantah oleh Camat dan Kepala BPP, bahwa isu tersebut adalah tidak benar.

Usai pertemuan tokoh masyarakat Serasan, Darmawi kepada media ini mengatakan, wacana pengembangan PLBN disambut sangat baik oleh masyarakat Serasan.

“Ganti untung yang dikatakan kepala BPP itu tadi harus jelas jauh sebelum pembangunan dimulai, hal itu penting agar tidak beredar isu yang macam-macam hingga warga resah. Kami sangat setuju namun harus ada negosiasi dan masyarakat tidak mengungsi dari Desa Tanjung Setelung, karena sumber kehidupan mereka disitu,” ungkap Darmawi.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Chandra, Anggota Komisi II DPRD Natuna, Pang Ali, perwakilan Dinas Perkim Natuna, Muspika Kecamatan Serasan, Kepala Desa Se-Kecamatan Serasan, Tokoh Masyarakat, pemilik lahan dan warga serta perangkat Desa Tanjung Setelung.

Editor : Erwin Prasetio