Lingga, LintasKepri.com – Dalam rangka mengkoreksi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lingga, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Ormas Forum Pemuda Hinterland Lingga (Forphil) menggelar aksi unjuk rasa di tiga kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lingga, Senin (28/3) pukul 10.00 Wib.
Dengan menggunakan 30 unit sepeda motor dan satu buah toa, Forlip mengawali aksi unjuk rasa tersebut di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan.
Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga untuk dapat menunjukkan titik kordinat kawasan hutan lindung, hingga manangani penjarahan hutan lindung di kabupaten lingga.
“Kami meminta agar Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan menujukkan titik lokasi peta hutan lindung dan hutan milik rakyat, mengecek kelapangan tentang beroperasinya dapur arang dan harus ditutup, dan menindak tegas oknum yang bermain kayu ilegal loging,” sebut Siswandi saat orasinya.
Bahkan, Ormas ini menyatakan ketidak sesuaian Kepala SKPD tersebut untuk mundur jika tidak sanggup mengatasi masalah itu.
“Kalau Kepala dinas tidak sanggup menjalankan fungsinya lebih baik mundur menjadi kepala Dinas,” tambahnya malam itu.
Menanggapi orasi yang disampaikan oleh ormas Forphil itu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Rusli menjawab tuntutan para pengunjuk rasa.
“Kami telah berkordinasi dengan pihak terkait dan dinas kehutanan Provinsi tentang peta lokasi hutan lindung, dan kami akan membagikan peta tersebut. Kami dari dinas Pertanian dan kehutanan akan turun langsung kelapangan untuk mengecek informasi tersebut. Kami dari dinas Pertanian dan Kehutanan akan berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Kepolisian untuk menindak oknum yang bermain kayu ilegal loging di Kabupaten Lingga,” jawab Rusli, menanggapi tuntutan Forphil.
Kemudian para Pengunjuk rasa bergerak menuju Kantor Dnas Perhubungan Kabupaten Lingga, untuk kembali menggelar aksinya.
Beda dari masalah ilegal loging, para pengunjuk rasa mengkritik pelayanan transportasi laut masyarakat Kabupaten Lingga, semisal fasilitas kenyamanan dan keamanan penumpang yang tidak terbenahi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, serta jelas dan transparan terhadap setiap pengerjaan pembangunan.
“Kami meminta agar di perhatikan fasilitas Keamanan dan kenyamanan bagi penumpang, meminta Dishub Transparan terhadap proyek – proyek yang menyangkut dengan dinas Perhubungan dan kami meminta dishub agar lebih memperhatikan pelayanan penumpang di pelabuhan,” ucap Siswandi dalam orasinya, waktu itu
Tuntuttan Ormas ini kemudian langsung ditanggapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, melalui Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, Selamet.
“Kami dari Dishub sudah memanggil seluruh Pengusaha Kapal di Lingga agar membenahi Fasilitas Kapal dan kerusakan Kapal yang membuat Penumpang tidak nyaman. Proyek yang ada di Dishub kami telah berupaya Transparansi semaksimal mungkin kedepanya, hal ini sudah kami sampaikan kepada Bupati Lingga.Dishub akan membenahi masalah pelayanan penumpang di seluruh pelabuhan Kab. Lingga dan apabila ada THL yang tidak memberikan Pelayanan penumpang Dishub akan memanggil dan menindak tegas THL tersebut,” kata Kabid Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, Selamet kepada sejumlah pengunjuk rasa.
Masih dengan tujuan mengkritik kinerja Pemerintah Daerah Bintan, masa kemudian melanjutkan aksinya selanjutnya menuju kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lingga.
Para pengunjuk rasa berkehendak untuk menjumpai langsung kepala BKD Lingga, namun sayangnya yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.
“Kepala dinas BKD tidak berada ditempat akan tetapi saat ini sedang di Dabo Singkep,” kata Kabid Kesejahteraan dan Disiplin BKD Lingga, Moktariadi kepada sejumlah pendemo.
Dikawal aparat Kepolisian, Para pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri, dengan aman dan tertib. (Aji Anugraha)
