Bintan, LintasKepri.com – Dana operasional RT RW di desa dan kelurahan Kabupaten Bintan triwulan pertama secara resmi cair pekan ini. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan operasional RT RW di dua lokasi berbeda bagi RT RW Kecamatan Teluk Bintan, Toapaya dan Gunung Kijang di Aula Kantor Camat Toapaya serta RT RW Kecamatan Bintan Timur, Mantang dan Binsir di Aula Kantor Camat Bintan Timur oleh Bupati Bintan Apri Sujadi, dan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Senin (8/4) pagi.
Apri Sujadi sendiri menyebutkan bahwa peran RT RW merupakan suatu hal yang sangat penting dimana merupakan pelayan masyarakat. Bahkan dikatakannya, RT RW adalah garda terdepan pembangunan desa/kelurahan.
Peningkatan kualitas serta kesejahteraan bagi RT RW adalah salah satu faktor pendorong suksesnya program pembangunan tersebut. Salah satunya dengan memaksimalkan peran dan fungsi pengurus RT RW sehingga fungsi dan peran berjalan maksimal.
Selain menyerahkan Insentif RT RW, Bupati Bintan juga menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat kurang mampu yang berasal dari program Secanting Beras yang digalakkannya melalui ASN Bintan.
“Alhamdulillah, program ini hendaknya bisa membantu antar sesama karena kita ketahui banyak sekali masyarakat yang kurang mampu yang tidak terakomodir oleh program rastra,” ujarnya.
Sementara itu, Suparti, lansia yang menerima bantuan program Secanting Beras mengapresiasi atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, program ini dapat meringankan beban masyarakat diera saat ini.
“Alhamdullilah, tentunya sangat senang menerima bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Ronny Kartika menuturkan, bahwa tahun 2019 untuk operasional RT RW, LPM, operasional dan tunjangan BPD desa dianggarkan melalui APBDesa.
Untuk Triwulan I ini, operasional RT RW desa/kelurahan keseluruhannya berjumlah 809 orang RT/RW yang dibayarkan sebesar Rp 550.000.
Sehingga total yang serahkan untuk keseluruhan 809 RT RW per Triwulan mencapai Rp1.334.000.000.
Sedangkan, untuk operasional LPM desa/kelurahan total berjumlah 51 LPM desa/kelurahan yang dibayarkan sebesar Rp2.650.000.
Sehingga total per Triwulan mencapai Rp135.150.000. Selanjutnya untuk operasional BPD sebesar Rp7.500.000 per Triwulan dengan total sebesar Rp270.000.000.
Selain itu juga untuk karang taruna di desa tahun ini di dianggarkan operasional melalui APBDesa bagi Karang Taruna sebesar Rp5.000.000, dan Posyandu di desa juga diberikan operasional sebesar Rp2.000.000.
“Seluruh RT RW juga kita akomodir guna mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh Pemerintah,” tutupnya.
(*)
