Tanjungpinang, LintasKepri.com – Tiga OKP yakni Federasi Kepri Bersatu (FKB), Gaung Anak Negeri (GAN) dan Gapura Kepri mempertanyakan pemberian Penganugerahan Darjah Kebesaran Kerajaan Riau-Lingga “Dato’ Perdana Satria Wangsa” untuk Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Anugerah itu akan diberikan kepada Tito Karnavian esok Sabtu (21/1/2017), pukul 07:30 WIB, di Balai Adat Indra Perkasa Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
Ketua FKB Kepri, Auliansyah mewakili dua OKP tersebut angkat bicara. Menurutnya pemberian gelar adat Melayu yang identik dengan penghargaan terhadap kemuliaan akhlak seseorang dan kemuliaan Islam sebagai sendi budaya Melayu adalah hal yang sakral.
“Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri memang berketurunan Melayu dan beragama Islam. Akan tetapi cerminan sikap Kapolri masih jauh dari konsep serta marwah Melayu itu sendiri,” ungkap Auliansyah.
Kata dia ada beberapa indikator untuk menilai hal tersebut. Salah satunya adalah proses hukum terhadap “penista agama” yang diduga dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurutnya juga, kelambanan penahanan “penistaan agama”, penggembosan aksi bela Islam dan lain lain sampai pembiaran anggota perwira tingginya membina “ormas preman” yang anarkis ditengah fitnah terhadap Islam justru Tito Karnavian sebagai Kapolri dan pejabat publik yang akan diteladani masyarakat menunjukkan sikap yang kurang elegan.
“Jadi Pak Tito Karnavian sangat jauh dari kriteria pantas diberikan gelar kehormatan tersebut. Apalagi berdasarkan informasi gelar kehormatan itu adalah bukan dari LAM, tapi pesanan dari ormas tertentu yang meminta LAM agar memberikan gelar tersebut,” tegas Auliansyah.
Meski demikian Auliansyah berharap apabila memang gelar itu diberikan juga, Kapolri harus bisa menunjukan sikap sebagai tokoh yang mendapatkan gelar itu.
“Mohon maaf, gelar yang diberikan itu sangat sakral. Apalagi gelar kehormatan dari Lembaga Adat Melayu (LAM). Untuk itu, harus ada perubahan sikap dan konsisten pak Tito sebagai jati diri Melayu,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri belum berhasil dimintai tanggapannya terkait alasan pemberian gelar tersebut.
(suaib)
