-Terkait kekurangan ketenagalistrikan di Provinsi Kepri
Jakarta, Lintaskepri.com – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menantang PLN untuk segera datang ke Kepri, terutama Tanjungpinang dan Karimun, yang selama ini sering disampaikan PT PLN menemui banyak kendala di lapangan, terutama soal pembebasan tanah.
“Saya yang jamin bapak PLN ke daerah saya. Kami layan apa mau bapak. Tapi datang untuk benar-benar menyelesaikan masalah listrik di Kepri, tidak hanya datang untuk ngopi-ngopi saja, setelah itu lupa apa yang sudah direncanakan,” ujar Nurdin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komite II DPD-RI, di Jakarta, Selasa (24/5).
Sepertinya keinginan Nurdin untuk menuntaskan persoalan kekurangan ketenagalistrikan di Provinsi Kepri tampaknya belum akan cepat terkabulkan. Pasalnya, sebagai pemegang monopoli ketersediaan ketenagalistrikan, Perusahaan Listrik Nagara (PLN) terlihat tidak begitu transparan memaparkan dan menjawab berbagai persoalan ketenagalistrikan yang disampaikan oleh Provinsi Kepri dan beberapa daerah lainnya.
Itulah yang tergambar dalam RDP. Rapat yang menghadirkan seluruh Gubernur dan Bupati/Walilota se-Sumatera serta Direktur Utama PLN Wilayah Sumatera ini dilaksanakan untuk membahas tingkat elektrifikasi listrik di setiap Provinsi di Sumatera, Kendala pembangunan pembangkit listrik, rencana revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan.
Kendati demikian, Nurdin terus bersikukuh mendesak PLN dan juga DPD-RI untuk menuntaskan persoalan listrik di daerah, khususnya di Kepri. Bahkan untuk Provinsi Kepri, Nurdin menjamin bahwa persoalan listrik di wilayahnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat asal ada niat dan tekad dari PLN.
“Kalau soal niat dan tekad Kepri jangan ditanya lagi. Jangankan membebaskan tanah warga yang terpakai untuk tapak tower, masang mur towerpun saya lakukan. Dan itu sudah saya buktikan di Bintan kemarin. Selama 8 tahun menunggu, dalam dua bulan bisa saya selesaikan. Jadi tak ada masalah yang tak selesai kalau serius menanganinya,” tegas Nurdin di depan peserta rapat yang disambut dengan tepuk tangan oleh peserta rapat.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) bahkan diminta Nurdin untuk lebih serius memperjuangkan nasib daerah.
“DPD ini bukan berpolitik, pak. Tugas utamanya adalah memperjuangkan daerah di tingkat nasional. Jadi mohonlah bapak-bapak serius membantu berbagai masalah di daerah ini,” ungkapnya.
Direktur PLN Wilayah Sumatera, pada kesempatan yang sama mengatakan tidak ada niat PLN untuk tidak sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ketersediaan ketenagalistrikan di daerah. Apalagi pemenuhan ketenagistrikan tersebut masuk kedalam terget kerja Nawacita Presiden Joko Widodo. Hanya saja, di lapangan PLN mengaku menemukan banyak kendala, diantaranya sulitnya membebaskan lahan yang terpakai untuk membangun jaringan oleh PLN, aturan dan juga masyarakat.
Seluruh Kepala Daerah yang hadir pada kesempatan tersebut tidak ada yang tidak mengeluhkan kekurangan listrik. Mulai dari mempertanyakan keseriusan PLN menuntaskan masalah listrik, menaikkan status PLN ranting sampai pada desakan diberikannya pemerintah daerah kewenangan yang lebih luas untuk menyelesaikan masalah listrik daerah mereka.
Sebagai penutup rapat, meski tidak memuskan peserta rapat dengar pendapat, pimpinan rapat Parlindungan Purba, tetap menyimpulkan hasil pertemuan tersebut, yakni akan dibentuk tim kecil untuk menyelesaikan berbagai persoalan listrik di Sumatera, Pemda akan dilibatkan lebih jauh, dan akan disosialisasikan RUPTL ke daerah setelah Ramadhan.(***)
