Natuna, LintasKepri.com – Rencana pembangunan Pangkalan Nelayan yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mendapat respon positif dari sejumlah tokoh di Kabupaten Natuna.
Salah satunya adalah Ketua DPD II Partai Golkar Natuna, Ngesti Yuni Suprapti. Kepada media ini Ngesti menuturkan, bahwa dengan dibangunnya Pangkalan Nelayan di salah satu pulau paling utara Indonesia tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian masyarakat setempat.
“Kami dari DPD II Partai Golkar Natuna sangat menyambut baik rencana itu. Mudah-mudahan cepat terealisasi,” sebut Ngesti, Selasa (14/01/2020) siang.
Kata dia, dengan dibangunnya pangkalan nelayan, maka Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, di Kecamatan Pulau Tiga, yang telah dibangun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebelumnya, Susi Pudjiastuti, akan berfungsi lebih maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat nelayan Natuna.
Namun, sambung wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Natuna periode 2016-2021 itu meminta, supaya SKPT Selat Lampa dapat disempurnakan, dengan dibangun fasilitas pendukung tambahan. Seperti rumah singgah bagi nelayan, SPBU untuk mengisi BBM kapal nelayan, stok pangan dan perbekalan kapal serta perbengkelan untuk kapal nelayan yang mengalami kerusakan.
“SDM untuk pelaksanaan pelelangan ikan harus juga disiapkan. Dan Alhamdulillah Pemkab Natuna sudah membuat Perdanya, tinggal juknisnya yang saat ini sedang disusun,” ujar Ngesti.
Selain itu imbuh Ngesti, juga harus dibangun pabrik untuk pengolahan hasil laut, supaya dapat menyerap tenaga kerja lokal.
“Kemudian juga harus dibangun pelabuhan ekspor/impor. Sehingga hasil laut yang bisa diekspor bisa langsung dari Natuna, tidak lagi melalui Tanjungpinang, Batam, Pontianak atau Jakarta,” imbuhnya.
Untuk itu Ngesti berharap kepada Pemerintah Pusat melalui sejumlah lembaga Kementerian terkait, agar bisa bersinergi untuk bersama-sama membangun salah satu wilayah perbatasan itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing.
“Harus dikeroyok ramai-ramai oleh Kementerian terkait, agar cepat terbangun,” tutupnya.
Laporan : Erwin Prasetio
