Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (27/5) di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Musrenbang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang sekaligus meluncurkan program BPJS Ketenagakerjaan bagi petani dan nelayan, langkah strategis untuk memberikan perlindungan sosial bagi sektor informal.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir memberikan paparan strategis, di antaranya Tim Ahli Penasehat Gubernur Kepri Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, serta Deputi Bappenas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Maliki.
Mereka menyoroti dinamika pembangunan nasional dan peran penting daerah dalam strategi jangka menengah dan panjang.
Gubernur Ansar menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan pijakan utama dalam menciptakan sinergi pembangunan yang tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan potensi riil daerah. Tujuannya jelas: menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat secara konkret,” ujar Ansar.
Ia juga mengungkapkan capaian pembangunan Kepri sepanjang 2024, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (tertinggi ketiga di Sumatera), IPM mencapai 79,89 poin (tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional), tingkat kemiskinan turun menjadi 4,78%, dan inflasi terkendali di angka 2,09%.
Namun Ansar mengingatkan bahwa keberhasilan ini belum cukup. Ketidakpastian global seperti perang tarif, perubahan iklim, dan inflasi global menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi dengan kebijakan progresif.
Musrenbang Kepri 2025 mengusung tema besar: Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia, Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel.
Tema ini dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan, yakni penguatan ekonomi maritim dan investasi berkualitas, konektivitas dan ketahanan infrastruktur, serta pengembangan SDM dan reformasi birokrasi.
Sejumlah program unggulan turut dicanangkan, seperti pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Revitalisasi Pulau Penyengat, penyediaan rumah singgah di Batam dan Jakarta, ambulan laut, serta dukungan bagi pelaku seni, guru, mubaligh, RT/RW, dan perangkat desa.
Dengan skema perencanaan ini, Pemprov Kepri menargetkan pada 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33 persen, PDRB per kapita sebesar Rp169,22 juta, Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,61 poin,
tingkat kemiskinan berada di kisaran 4,25–4,75 persen, angka pengangguran berada di angka 6,47 persen serta indeks Gini 0,346.
“Target ini ambisius, tapi bukan tidak mungkin tercapai. Kuncinya adalah kolaborasi lintas sektor dan efisiensi penggunaan anggaran,” tegas Gubernur Ansar.(*)
