Menilik Kiprah Tim 9 Dalam Memperjuangkan Provinsi Natuna-Anambas

Tim 9 saat bertemu di kediaman Ketua LAM Natuna, H. Wan Zawali.

Natuna, LintasKepri.com – Bukan rahasia umum lagi, jika sebagian besar masyarakat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menginginkan jika daerah mereka di tingkatkan statusnya menjadi sebuah Provinsi, bersama Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Dengan tekad dan kesepakatan bersama, akhirnya sejumlah tokoh di Kabupaten Natuna, membentuk Tim Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Natuna, yang diberi nama Tim 9. Sesuai namanya, tim ini beranggotakan 9 orang tokoh masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda.

Tim yang pertama kali digagas oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, melalui rembuk bersama pembahasan Provinsi Khusus Natuna pada tanggal 24 Februari tahun 2020 itu, di Ketuai oleh Umar Natuna, yang merupakan seorang tokoh Akademisi.

Untuk anggotanya, ada Ketua MUI Natuna, Mustafa Sis, juga dari unsur akademisi, Wan Zawali dari tokoh Adat, Novain Pribadi dari Praktisi Hukum, Ramayulis Piliang dari unsur Jurnalis, Mustamin Bakri tokoh perjuangan Kabupaten Natuna Barat, Muhammad Erimuddin tokoh perjuangan Kabupaten Natuna Selatan, Raja Peni Adriani perwakilan tokoh Perempuan Natuna dan Haryadi Syamsudin perwakilan tokoh Pemuda sekaligus Ketua KNPI Natuna.

Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, saat mengantar keberangkatan Tim 9 ke Anambas.

Ketua Tim 9 perjuangan Provinsi Khusus Natuna, Umar Natuna, menyampaikan, bahwa tim ini telah mendapatkan amanah dari masyarakat Natuna, untuk memperjuangkan perpisahan Kabupaten Natuna dari Provinsi Kepri, dan berdiri menjadi Provinsi sendiri bersama saudaranya Kabupaten Anambas.

Tim 9 ini juga telah mendapatkan restu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna. Terbukti pada 9 Maret 2021 lalu, lembaga legislatif ini telah memanggil Tim 9 untuk melakukan audiensi, membahas persiapan dan progres perjuangan pembentukan Provinsi Khusus Natuna.

Tidak lama berselang, tepatnya pada 28 Maret 2021, Tim 9 langsung berangkat ke Kabupaten Anambas, untuk bertemu Tim Panitia Kerja (Panja) persiapan pemekaran Provinsi Natuna-Anambas di Kabupaten Anambas, untuk membahas dan menyatukan keinginan bersama dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas.

Audiensi antara DPRD Natuna dengan Tim 9 Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas.

Silahturahmi antara Tim 9 dan Tim Panja Perjuangan Provinsi Khusus Natuna-Anambas, berlangsung pada 30 Maret 2021, di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Alhamdulillah Tim Panja Persiapan Pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas menyambut baik rencana kita. Dan kami pun sepakat, untuk bersama-sama berjuang menuju Provinsi Khusus,” sebut Umar Natuna, beberapa waktu lalu.

Setelah pertemuan tersebut, rencananya kedua Tim itu akan mengagendakan pertemuan kembali melalui Musyawarah Bersama (Mubes) persiapan pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, mengaku sangat setuju jika Kabupaten Natuna dan Anambas bergabung menjadi sebuah Provinsi tersendiri, pisah dari Kepri.

Ketua Komisi II DPRD Natuna, saat ditemui sejumlah awak media yang tergabung di SMSI Natuna.

Namun, Marzuki berharap bahwa pembentukan Provinsi yang di idam-idamkan oleh seluruh masyarakat Natuna dan Anambas, harus melalui kesepakatan bersama melalui Mubes. Ia tidak ingin ada oknum-oknum yang justru berlomba-lomba “mencari muka” setelah impian tersebut terwujud.

“Kita ingin ini menjadi kesepakatan bersama, dan sama-sama di perjuangkan. Artinya jika ini terwujud, jangan pula ada yang malah membanggakan diri. Sebab semua elemen masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Natuna-Anambas, bukan hanya segelintir orang atau golongan. Sekali lagi saya tegaskan ini adalah perjuangan bersama,” tutur Marzuki, saat ditemui diruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Selain dari Tim 9, sebelumnya mantan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, juga telah menyerukan keinginannya untuk mendirikan Provinsi Khusus Natuna-Anambas. Bahkan ia telah membuat buku kajian tentang pemebentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas, dan mengaku telah menyampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Buku kajiannya sudah kita serahkan ke Mendagri. Artinya saya bukan hanya ngomong aja, tapi tak berbuat apa-apa. Ini sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, ini bukti keseriusan kita dalam memperjuangan Provinsi Khusus,” sebut Hamid Rizal, yang kala itu masih menjabat sebagai Bupati Natuna.

Plh. Bupati Natuna, Hendra Kusuma.

Bukan hanya beberapa tokoh di atas, keinginan adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Natuna-Anambas, juga di dambakan oleh banyak pihak. Salah satunya adalah Plh. Bupati Natuna, Hendra Kusuma. Ia mengaku sangat setuju jika Natuna dan Anambas bersatu menjadi sebuah Provinsi.

“Saya rasa lebih banyak yang setuju ketimbang yang tidak, jika Natuna dan Anambas mekar menjadi sebuah Provinsi tersendiri. Karena banyak keuntungan yang di dapat, misalnya lapangan pekerjaan akan terbuka luas, penguasaan laut, hutan dan lain sebagainya akan kembali lagi ke kita, tidak lagi di kuasai oleh Pemerintah Provinsi,” tutur Hendra Kusuma.

Hendra Kusuma mengajak seluruh elemen masyarakat Natuna dan Anambas, agar bersama-sama berjuang dan berdo’a, supaya Pemerintah Pusat dapat segera menyetujui dan merealisasikan pembentukan Provinsi Natuna-Anambas.

Bahkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengaku telah merestui keinginan masyarakat Natuna dan Anambas, untuk berpisah dengan Kepri. Ia pun berjanji akan membantu semaksimalkan mungkin, agar impian tersebut dapat segera terwujud. (Erwin)