Natuna, LintasKepri.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Marzuki, meminta kepada Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, melalui kebijakannnya, untuk bisa menetapkan pagu anggaran pada setiap Pemerintah ditingkat Kecamatan.
Ungkapan tersebut disampaikanya bertujuan agar terciptanya pemerataan pembangunan disetiap kecamatan.
“Agar pembangunan itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar ungkapan tentang pemerataan pembangunan saja,” sebut Marzuki kepada media ini, pada Kamis, (09/05/2019) kemarin.
Menurut lelaki yang kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Natuna periode 2019-2024, dari daerah pemilihan (Dapil) III tersebut, bahwa indikator untuk penetapan jumlah anggaran bisa mengacu pada seberapa banyak jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan suatu daerah.
“Jadi kita tidak lagi meraba-raba, artinya jika setiap Kecamatan sudah disediakan pagu anggarannya, tentu mereka (pihak Pemerintah Kecamatan, red) bisa menyesuaikan apa yang akan mereka usulkan, sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan,“ ujar Marzuki.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, memastikan bahwa pihaknya sudah beberapa kali meminta kepada Bupati dan BP3D (dulu Bappeda) Natuna, agar setiap Kecamatan diberikan pagu anggaran secara khusus.
“Sayangnya mereka selalu beralasan bahwa anggaran defisit. Sebenarnya tidak ada pengaruh kalau terjadi defisit anggaranya, tinggal kita sesuaikan saja. Misalnya Kecamatan Bunguran Utara kita tetapkan pagu dananya sebesar Rp 4 miliar, kalau defisit kita sesuaikan saja menjadi Rp 3 miliar, yang penting jangan sampai dihilangkan,“ tegas Marzuki.
Selain itu, lanjut Marzuki, bahwa pihaknya juga meminta kepada setiap Dinas teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam penyususnan anggaran agar melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terlebih dahulu. Tujuannya supaya kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masyarakat.
Lebih jauh lagi, lelaki yang kembali mendapat amanah untuk mewakili masyarakat di bangku parlemen pasca Pemilu 17 April 2019 lalu itu, menginginkan adanya transparansi dan akuntabel tidak hanya tentang keuangan, akan tetapi juga tentang pembangunan.
“Mengapa demikian, sebab kami melihat beberapa OPD masih banyak yang menutup-nutupi walaupun beberapa Komisi di DPRD sudah meminta mereka bersikap terbuka, kalau memang benar mengapa harus takut,” pungkas Marzuki mengakhiri. (Red)
