Natuna, LintasKepri.com – Hari ini, Rabu (15/01/2019) siang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, beserta Wakil Menteri, Dirjen dan Deputi dari sejumlah Kementerian, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Menkopolhukam dan Menteri KP, didampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwil) I Laksdya TNI Yudo Margono, beserta rombongan dan sejumlah Pejabat Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna, sempat menyaksikan persiapan sejumlah armada TNI AL dan TNI AU, untuk melakukan pengawasan dan pengamanan disekitar perairan Laut Natuna Utara, diatas KRI Semarang 594.
Mereka pun sempat menggelar rapat terbatas (ratas) diatas Kapal Perang yang diresmikan pada tahun 2018 tersebut.
Usai melakukan pemantauan wilayah disekitar perairan Natuna selama kurang lebih 3 jam, Menkopolhukam, Menteri KP dan rombongan lainnya juga menyempatkan diri untuk melakukan temu ramah bersama masyarakat nelayan setempat, yang berlangsung di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga.
Dalam sambutannya Mahfud MD mengatakan, bahwa sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah Pusat akan segera memulai pembangunan di Kabupaten Natuna, yang meliputi sektor peningkatan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan bagi nelayan setempat.
Terkait rencana pengiriman nelayan asal Pantura untuk meramaikan perairan Natuna, Mahfud mengaku akan tetap mengutamakan para nelayan lokal.
“Tidak mungkin Pemerintah memobilitasi nelayan pantura kesini, tanpa memperhatikan nelayan lokal. Nelayan Natuna tetap akan kita nomor satukan,” janji Mahfud didepan para pejabat dan nelayan Natuna.
Mantan Ketua MK itu menuturkan, bahwa pihaknya bersama KKP dan sejumlah Kementerian terkait, akan segera membangun sarana bagi pemanfaatan laut di Kabupaten berusia 20 tahun tersebut.
Untuk itu ia meminta agar masyarakat nelayan Natuna dapat menerima para nelayan dari Pantura, sebagai mitra kerjasama untuk mengelola hasil laut supaya lebih maksimal.
“Kami bersama KKP sudah sepakat, akan mensejahterakan nelayan Natuna sebagai masyarakat maritim. Jangan khawatir lah, kita akan lindungi hak-hak nelayan lokal. Salah satunya Pemerintah akan menjamin keamanan bagi para nelayan,” tegas dia lagi.
Dalam dialog singkat tersebut, salah seorang tokoh maritim Natuna, Rodhial Huda, mewakili nelayan Natuna menyampaikan, bahwa sejatinya nelayan setempat hanya khawatir jika para nelayan dari pantura melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis cantrang, yang diyakini dapat merusak ekosistem laut Natuna.
“Jangan sampai kita keluar dari mulut harimau, masuk kemulut buaya,” tegas Rodhial Huda, lewat sebuah pantun.
Rodhial juga meminta agar Pemerintah dapat memberikan pengawalan ketat, terhadap para nelayan yang mencari ikan diperairan Laut Natuna Utara, yang dekat dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebab selama ini para nelayan tempatan selalu dihantui dengan keberadaan Kapal Ikan Asing (KIA), yang acapkali melakukan penangkapan ikan disekitar wilayah Indonesia.
“Kami juga meminta agar nelayan Natuna didahulukan, terutama dibidang pemberdayaannya,” pungkas Rodhial.
Usai melakukan dialog, rombongan langsung meninggalkan SKPT Selat Lampa, setelah sebelumnya juga sempat meninjau pengoperasian cold storage yang dibangun disekitar lokasi tersebut.
Laporan : Erwin Prasetio
