Kepri, LintasKepri.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) Tahun Anggaran 2019 dinilai masih banyak aktivitas roda pemerintahan tidak efektif dan optimal.
Panitia Khusus (Pansus) LKPj Tahun Anggaran 2019 DPRD Kepri mencatat, tak sedikit kegiatan yang direncanakan dilakukan tumpang tindih antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beberapa OPD bahkan ada yang tidak melaporkan hasil LKPj Tahun 2019 untuk dibahas bersama DPRD.
Dari catatan LKPj Tahun 2019 yang dibacakan, Ketua Pansus LKPj Lis Darmansyah, dilaporkan hasil LKPj dari masing-masing OPD rata-rata tidak optimal dan tidak mencapai target yang dirancang didalam Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD).
“Selain pelaksanaan kinerja yang tidak optimal, hasil dari pembahasan ini, OPD Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang belum melaporkan sehingga tidak dibahas didalam rapat Pansus LKPj,” tutur Lis Darmansyah di ruang paripurna DPRD Kepri, Senin (22/6).
Selain itu, suami Ketua DPRD Kota Tanjungpinang ini juga menyampaikan berbagai catatan terkait pola pelayanan yang dilakukan OPD Pemprov Kepri yang dinilai masih tidak optimal dan tumpang tindih kegiatan.
“Seperti OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pelaksaan kegiatan fisik banyak yang dilakukan tumpang tindih kegiatan, sehingga pekerjaan tidak optimal,” sebut Lis.
Selain OPD teknis itu, mantan Wali Kota Tanjungpinang ini juga membacakan keberadaan OPD, dan Biro yang membantu kinerja Sekretariat Daerah Kepri.
Menurut Lis, beberapa OPD dan Biro yang membantu kinerja Sekretariat Daerah perlu dirasionalisasi karena dianggap hanya sebagai ‘pajangan’.
Sementara, tugas dan fungsinya tidak begitu bermanfaat didalam tatanan struktur perangkat daerah.
“Keberadaan OPD dan Biro ini perlu dipertimbangkan karena ada diantara tugas dan fungsinya sebatas pajangan. Jika terus dipaksakan maka akan mempengaruhi belanja anggaran yang tidak optimal,” tegas Lis.
(san)
