Tanjungpinang, LintasKepri.com – Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun, medapat kritikan pedas dari Fraksi-fraksi DPRD Kepri pada umumnya. Sehinga mereka tidak puas terhadap kinerja Gubernur pada saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2016 pada sidang Paripurna, Selasa (2/5).
Bahkan dalam hal ini, sehingga mendapat sorotan tajam mayoritas fraksi di DPRD Kepri, meski diterima.
Seperti Fraksi PDIP, Fraksi mayoritas ini menilai Gubernur tidak menyanpaikan secara rinci pengelolaan keuangan daerah.
“Pencapaian target yang tidak sesuai dengan target. Pendapatan daerah, yang tingkat capaiannya rata-rata kurang dari 90 persen menjadi masalah serius yang harus kita soroti. Mengapa tidak terealisasi maksimal,” kata ketua fraksi PDIP, Tawarich di ruang rapat DPRD.
Kritikan juga datang dari fraksi Golkar. Fraksi beringin menilai LKPj Gubernur Nurdin, belum sepenuhnya memberikan harapan baru dalam penataan kehidupan yang lebih baik lagi. Hal ini terpotret dari capaian kinerja utama yang melorot tajam.
“Misalnya saja soal pengangguran. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka melonjak tajam di tahun 2016. Jika ditahun 2015 pengangguran hanya 6,20 persen, maka di tahun 2016 pengangguran naik menjadi 9,03 persen,” kata Ketua Fraksi Golkar Dewi Kumalasari.
Akibatnya, katanya angka pertumbuhan ekonomi melorot. Gubernur, jangan hanya berpangku tangan. Gubernur, seharusnya melakukan terobosan luar biasa lewat kebijakan-kebijakan strategis di instansi internal dan eksternal juga lintas sektoral.
Catatan juga disampaikan Fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat menilai seharusnya LKPj mencantumkam dasar hukum terkait APBD dan penjabarannya sebagai dasar hukumnya.
“Dalam rapat pembahasan Pansus dengan Sekda, diakui terjadi kekurangcermatan dalam pencantuman dasar hukum LKPj. Terungkap juga bahwa penyusunan LKPj tidak melibatkan biro hukum sebagai fungsi seharusnya,” kata ketua Fraksi Demokrat Hotman Hutapea.
Realisasi hasil retribusi daerah dan realisasi dana alokasi khusus yang tidak mencapai target juga menjadi bahan pertanyaan fraksi Hanura Plus. Fraksi yang terdiri dari partai Hanura dan Nasdem ini meminta penjelasan kongkrit tentang realisasi pendapatan lainnya yang hanya 28,39 persen.
“Realisasi belanja langsung yaitu 85,52 persen dan realisasi belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota hanya 38,71 persen dari pagu anggaran,” sebut ketua Fraksi Hanura yang ditandatangani sekretarisnya, Rudi Chua.
Keberhasilan pencapaian kinerja Pemprov Kepri juga jadi sorotan Fraksi Hanura Plus. Menurut Hanura, capaian kinerja Pemprov Kepri hanya 83,13 persen dan harus ditingkatkan kedepannya. ***
