Kepri, LintasKepri.com – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri Tengku Afrizal Dachlan, menyayangkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan pertanggungjawaban yang melenceng atau tidak sesuai dalam pelaksanaan anggaran pada APBD Kepri Tahun Anggaran 2019.
“Ada beberapa temuan BPK yang harus segera untuk diselesaikan. Agar Pemprov tidak berlarut larut dalam masalah,” katanya belum lama ini di DPRD Kepri.
Temuan BPK itu, sambung Tengku Afrizal, yang pertama di Sekretariat DPRD Provinsi Kepri. Ditempat ini ada dua temuan yang harus diselesaikan.
Pertama adalah realisasi belanja makan dan minum pada kegiatan penunjang kinerja alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepri dan kegiatan pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD yang tidak layak bayar sebesar Rp278 juta.
Sedangkan kedua mengenai realisasi belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp253 juta.
“Jadi total di sekretariat yang menjadi temuan BPK sebesar Rp531 juta,” ucap Tengku Afrizal.
Selain di Sekretariat DPRD Kepri, dia juga menyayangkan adanya temuan mengenai pungutan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan, kurang pungut sebesar Rp451 juta di dinas ini.
Selain itu, ada juga temuan di Dinas Perhubungan. Di dinas ini ditemukan adanya kelebihan bayar atas pekerjaan pembangunan Pelabuhan Multi Fungsi Bongkar Muat Tanjung Uban senilai Rp158 juta.
Sedangkan temuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), adanya pembayaran tidak jelas serta kekurangan volume pekerjaan Jalan Musai menuju SP Kerandin di Kabupaten Lingga yang menyebabkan kerugian sebesar Rp153 juta.
Terakhir, adanya temuan di labuh jangkar, pajak progresif, reklamasi pasca tambang dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kiranya ini dapat kita atasi bersama. Sehingga kita sama-sama bisa keluar dari masalah,” tutup Tengku Afrizal.
(san)
