Lintaskepri.com, Batam – Tensi konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City kembali memanas. Warga Pulau Rempang kembali bentrok dengan petugas BP Batam terkait pendirian posko di Simpang Dapur 6 pada akhir pekan lalu.
Aksi paling mencolok adalah ketika sejumlah ibu-ibu warga membuka baju sebagai bentuk protes terhadap upaya BP Batam mendirikan posko di lokasi yang mereka klaim sebagai fasilitas umum untuk anak-anak sekolah. Peristiwa ini terjadi setelah warga berhasil merebut kembali posko yang sebelumnya dikuasai BP Batam.
“Posko itu kami bangun untuk anak-anak kami supaya tidak kena hujan, tidak panas,” ungkap Asmah, salah seorang warga. Ia merasa tindakan BP Batam menguasai posko tersebut tanpa izin merupakan bentuk kesewenang-wenangan.
Menanggapi insiden tersebut, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyatakan bahwa tindakan warga yang menghalang-halangi pembangunan pos terpadu tidak dapat dibenarkan.
Pihaknya mengklaim telah memiliki surat tugas yang sah untuk mendirikan posko tersebut.
Namun, warga tetap bersikeras menolak kehadiran posko BP Batam di lokasi tersebut.
“Mereka berargumen bahwa kawasan Simpang Dapur 6 bukan merupakan aset BP Batam dan tindakan pendirian posko tersebut tidak memiliki dasar yang kuat,” katanya.
Konflik ini semakin memanas dengan adanya dugaan bahwa BP Batam telah melibatkan TNI dalam upaya pendirian posko. Hal ini semakin memicu kemarahan warga yang merasa hak-hak mereka terus diabaikan.
Miswadi, salah seorang tokoh masyarakat Rempang, menegaskan bahwa warga akan terus memperjuangkan hak-hak mereka dan menolak segala bentuk pembangunan yang merugikan masyarakat.
“Warga akan terus melakukan aksi protes hingga tuntutan dipenuhi,” katanya.(*)
Editor: Brm
