Tanjungpinang, LintasKepri.com – Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, angkat bicara soal pedagang kaki lima (PKL) di Taman Laman Boenda yang ditertibkan oleh Satpol PP setempat, Jumat (20/12) lalu.
Kata dia, terhadap gonjang ganjing permasalahan pedagang yang berjualan di sekitaran Gedung Gonggong, Taman Laman Boenda, memang perlu disikapi secara arif dan bijak.
“Hal ini bukan hanya permasalahan pedagang kaki lima di sekitaran Laman Boenda saja, tetapi juga pada semua badan dan bahu jalan yang digunakan untuk berjualan. Tentu ini semua ada konsekuensi berkembang majunya sebuah daerah,” katanya, Senin (23/12).
Tantangan yang dihadapi untuk melakukan penataan di kawasan perkotaan, sambung Weni, adalah menghadapi marak dan menjamurnya pedagang kaki lima.
“Dan itu hal yang sangat wajar dan normal. Terlebih dengan kondisi ekonomi nasional dan Kepri yang sedang belum begitu baik,” nilainya.
Semakin berkembangnya Kota Tanjungpinang, kata Weni, tentu akan tumbuh ekonomi kecil diantaranya adalah pedagang kaki lima.
“Dan itulah yang terjadi dan kita lihat hampir setiap sudut pusat keramaian, tumbuh pedagang-pedagang baru diantaranya pedagang kaki lima,” tuturnya.
Untuk sekitar Laman Boenda, tutur Weni, diketahui bersama bahwa dari awal komitmen agar salah satu lokasi ikon Kota Tanjungpinang itu tentu tidak diperuntukkan untuk pedagang kaki lima.
“Karena Laman Boenda merupakan sarana publik yang memang di peruntukkan untuk masyarakat menikmati fasilitas publik bersama keluarga. Seiring berjalannya waktu, juga memang tidak dibenarkan untuk pedagang kaki lima berjualan. Tetapi diberikan sedikit toleransi diantaranya tidak ada jualan yang sifatnya menetap, tetapi dengan pola berjulan keliling tidak menganggu perparkiran dan juga dengan meletakan dan menempatkan barang dagangan pada fasilitas publik tersebut,” paparnya.
Maka, tegas Weni, untuk menyelesaikan permasalahan itu perlu sikap yang bijak dan arif dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita pikirkan bersama antara Pemerintah Kota bersama DPRD Tanjungpinang mencari jalan yang terbaik untuk bersama-ama mencari solusi agar tujuan yang diharapkan pemerintah tetap terjaga estetika, dan kebersihan,” ungkapnya.
Weni meminta penataan terhadap para pedagang kaki lima dilakukan secara manusiawi, mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal mencari nafkah .
“Salah satunya ya memberikan ruang waktu mereka pindah. Mungkin diberikan kesempatan seperti apa adanya dulu sampai selesai tahun baru. Selanjutnya didata kembali untuk mana jualan yang akan dialokasikan, dan mana jualan yang boleh sambil berjalan atau keliling sebatas mereka tidak menetap dalam menjual barang dagangannya yang tidak menganggu perparkiran dan sarana fasilitas taman,” paparnya lagi.
Semua itu, sambung Weni, harus diajak bicara baik pemerintah maupun para pedagang. Bagaimana pun, kata dia, pedagang juga masyarakat yang harus didengar aspirasinya dan keluhannya.
“Mengingat kawasan Laman Boenda, Melayu Square, Anjung Cahaya, dan Ocean Corner, semua tetap harus ditata dengan baik. Jangan terkesan menjadi kawasan yang semrawut dan kumuh. Kita ingin Tanjungpinang ini semakin baik dan maju,” ucapnya.
Weni ingin hal ini segera diselesaikan bersama jangan sampai hal yang sangat sederhana ini dibiarkan berlarut larut, apa lagi ditambah dengan bumbu-bumbu yang kurang sehat sehingga menjadi bahan saling Menyalahkan dan mencari kebenaran.
“Dan Satpol PP saya harapkan untuk menahan diri dulu sampai ada penyelesaian yang baik,” tutup istri mantan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah ini.
(dar)
