Natuna, LintasKepri.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Pusat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Bahari Natuna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Natuna.
Bertempat diruang rapat Kantor Dinsos PPPA Natuna, Kompleks Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku (NGU), Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Selasa (26/11/2019) siang.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kadis Sosial PPPA Natuna Rika Azmi Abdullah beserta Sekretarisnya Yulisnawati, Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Yuli Ramadhanita serta Kasi Data Gender Kuwati, Ketua PUSPA Bahari Natuna Roy Parlin Sianipar beserta anggota, Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) DPMD Marhadi dan Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) DPMD Suryati Widyastuti.
Hanya saja dalam kesempatan itu, pihak dari Disperindagkop Natuna tidak mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti Rapat Koordinasi, meski telah diundang oleh Dinas Sosial PPPA Natuna.
Kepala Dinas Sosial PPPA Natuna Rika Azmi Abdullah saat memimpin rapat menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut digelar dalam rangka Penguatan bagi Forum PUSPA Bahari Natuna, dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk mewujudkan Kesejahteraan bagi Perempuan dan Anak.
Rika meminta agar PUSPA Bahari Natuna bisa memberikan kontribusi lebih dari yang sebelumnya. Sehingga lembaga yang dibentuk pada tahun 2018 itu, dapat membantu Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak.
“Kami harap PUSPA Bahari bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial PPPA, terkait hal perekonomian masyarakat, perempuan dan anak,” pinta Rika Azmi.
Kedepan Rika Azmi berharap agar PUSPA Bahari dapat fokus pada pembinaan Industri Rumahan (IR) yang ada di Kabupaten Natuna. Sebab pengembangan IR merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ditingkat keluarga.
Rika Azmi menambahkan, agar PUSPA Bahari dapat mensinkronkan programnya pada saat menentukan Lokasi Fokus (Lokus) kegiatan dengan berbagai Instansi terkait. Harapannya, supaya PUSPA dan Pemerintah bisa bergandengan tangan, dengan satu tujuan bersama, yaitu mengentaskan permasalahan perekonomian keluarga, perempuan dan anak.
“Saya minta kedepan PUSPA harus lebih eksis lagi, serta harus ada aktionnya,” tegas Rika Azmi.
Sementara itu Ketua PUSPA Bahari Natuna Roy Parlin Sianipar menjelaskan, bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini telah melakukan berbagai kegiatan yang menyasar pada peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Diantaranya telah melakukan pembinaan dan pendataan terhadap para pelaku IR disejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, memberikan pendidikan kepada warga buta aksara serta berbagai kegiatan positif lainnya.
“Rata-rata masalah yang dihadapi oleh para pelaku IR ini, yaitu mengenai label halal dan pemasaran bagi produk mereka. Saya harap Pemerintah Daerah melalui Disperindagkop dapat membantu permasalahan ini,” ucap Roy.
“Lalu mengenai kegiatan pendidikan bagi warga buta aksara, pesertanya kurang antusias. Jadi semakin lama pesertanya semakin menyusut, akhirnya kita hentikan dulu. Itu saat kami mengajar baca tulis dan mengaji terhadap warga yang ada di Puak,” imbuh Roy.
Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati, bahwa untuk tahun anggaran 2020 mendatang, Pemerintah Daerah dan PUSPA Bahari Natuna telah menetapkan lokus kegiatan pembinaan IR yang ada di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat, Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan serta Desa Tanjung dan Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut.
Laporan : Erwin Prasetio
