'

Kadis PPPA-PPKB Kepri, Misni : Keberhasilan PPPA Tak Bisa Ditawar, Wajib Hukumnya

 

Kadis PPPA-PPKB Kepri, Misni, saat menyampaikan kata sambutan.

Kadis PPPA-PPKB Kepri, Misni, saat menyampaikan kata sambutan.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Indonesia adalah salah satu dari 188 negara di Dunia, yang sangat berkomitmen dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA). Sebab, salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, yaitu tingginya masalah sosial. Terutama yang menyangkut masalah perempuan dan anak, serta belum optimalnya penanganan terhadap masalah tersebut.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Misni, saat membuka secara resmi Pelatihan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) kepada sejumlah anggota Pusat Partisipasi Publik terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPA) di 7 Kabupaten/Kota yang ada di Kepri.

Para peserta kegiatan saat mendengarkan pemaparan materi dari narasumber.

Para peserta kegiatan saat mendengarkan pemaparan materi dari narasumber.

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta dari PUSPA Kepri, PUSPA Tanjungpinang, Batam, Karimun, Bintan, Natuna, Anambas dan Lingga tersebut, digelar di Aula Serbaguna Lantai I Hotel CK Kota Tanjungpinang, Kepri, pada Rabu (14/08/2019) siang.

Misni menjelaskan, bahwa saat ini Pemerintah sedang fokus untuk meningkatkan masalah PPPA, yang bertujuan agar terciptanya pembangunan secara berkelanjutan.

“Keberhasilan PPPA tak bisa ditawar lagi, itu wajib hukumnya,” tegas Misni, mengawali sambutannya.

Kadis PPPA-PPKB Kepri, Misni, saat foto bersama Anggota Forum PUSPA Kabupaten Natuna.

Kadis PPPA-PPKB Kepri, Misni, saat foto bersama Anggota Forum PUSPA Kabupaten Natuna.

Pasalnya kata dia, sasaran pembangunan secara berkelanjutan adalah melalui peningkatan PPPA. Hal ini supaya tidak ada yang terlewatkan, untuk mencapai kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Baik itu laki-laki, perempuan maupun anak.

“Mau tidak mau, suka atau tidak suka, laki-laki, perempuan dan anak, memiliki kesempatan yang sama dalam dibidang pembangunan,” ujar Misni.

Ketua Bidang Perlindungan Anak PUSPA Bahari Natuna, Syamsuriana, saat menyampaikan Rencana Aksi (Renasi).

Ketua Bidang Perlindungan Anak PUSPA Bahari Natuna, Syamsuriana, saat menyampaikan Rencana Aksi (Renasi).

Wanita yang murah senyum itu menambahkan, bahwa saat ini permasalahan PPPA menjadi tugas berat bagi Pemerintah, terutama Dinas PPPA-PPKB Kepri. Untuk itu ia berharap melalui pembentukan Forum PUSPA diseluruh Kabupaten/Kota di Kepri, agar bisa saling bahu-membahu untuk menekan angka kesenjangan sosial, yang melibatkan perempuan dan anak.

“Saya sangat berharap seluruh Forum PUSPA yang telah dibentuk, bisa lebih aktif lagi. Sekecil apapun yang saudara lakukan, itu sangat berarti bagi kami. Walaupun hanya dimulai dari lingkungan keluarga. Karena kami sadar, kami tidak bisa bekerja sendirian, kami butuh dukungan dan partisipasi dari semua pihak,” harap Misni.

Foto bersama usai acara pembukaan.

Foto bersama usai acara pembukaan.

Masih kata Misni, bahwa PUSPA merupakan sebuah Forum yang anggotanya berasal dari berbagai lembaga. Seperti LSM, Pengusaha, Media, Akademisi, Psikolog dan lembaga terkait lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 14-15 Agustus 2019 itu, juga dihadiri oleh pakar Pengarus Utamaan Hak Anak dari Yayasan Terang Anak Indonesia, Sondang K. Susanne Siregar, sebagai narasumber.

Laporan : Erwin Prasetio

Baca juga :

    Top