Tanjungpinang, LintasKepri.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang Zaldi Akri, tidak dapat membuktikan surat perintah (sprint) saat polisi mendatangi rumah Ketua RT 3 RW 11 Kelurahan Pinang Kencana Agustinus dalam berkas dugaan politik uang caleg Gerindra Dapil Tanjungpinang Timur M. Apriyandy.
Hal itu diketahui saat Hakim Ketua Acep Sopian Sauri didampingi Hakim Anggota Santonius Tambunan dan Eduart Marudut P. Sihaloho, menanyakan kepada JPU dalam sidang agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Tanjungpinang Zaldi Akri, Selasa (18/6).
Hal ini juga ditanyakan oleh Penasehat Hukum terdakwa (M. Apriyandy,-red) Hendie Devitra kepada saksi Sukoy De Komar (anggota polisi).
“Apakah saat mendatangi rumah Agustinus saudara bersama tim dari kepolisian membawa surat perintah,” ucap Hendie Devitra ke saksi Sukoy De Komar.
Saksi (Sukoy De Komar,-red), mengatakan ada surat perintah dari atasannya (Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang) untuk mendatangi rumah Agustinus.
Atas perintah atasannya itu juga sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada bagi-bagi uang di Perumahan Bukit Raya yang dilakukan oleh Agustinus.
Hakim Ketua Acep Sopian Sauri kemudian menanyakan kepada JPU Zaldi Akri apakah ada surat perintah mendatangi rumah Agustinus didalam berkas dugaan politik uang terhadap M. Apriyandy.
“Tidak ada majelis hakim,” kata JPU Kejari Tanjungpinang ini yang tidak dapat memperlihatkan surat perintah itu.
JPU menyebut, berkas dugaan politik uang tersebut diperoleh dari Gakkumdu dan Satreskrim Polres Tanjungpinang. “Tidak ada surat perintah tugas dalam berkas yang kita terima ini,” kata JPU lagi.
(cho)
