Tanjungpinang, LintasKepri.com – Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kota Tanjungpinang berharap “pelukan mesra” antara Wali Kota Tanjungpinang Rahma dengan Ketua DPRD setempat, Yuniarni Pustoko Weni tidak mempengaruhi hak angket tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ketua J.P.K.P Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi, di Tanjungpinang, Sabtu (13/11), mengaku senang melihat kedua pemimpin daerah itu akur. Wajar Weni dan Rahma berpelukan lantaran keduanya jarang ketemu meski kedua lembaga yang mereka pimpin merupakan mitra kerja.
“Dalam berbagai kesempatan, di media massa, Weni kan sering mengeluh sulitnya menghadirkan Rahma dalam rapat di DPRD, termasuk rapat paripurna interpelasi TPP. Jadi wajar kalau kelihatan mereka ketemu saling berpelukan,” katanya.
Namun, Adiya mengingatkan bahwa keharmonisan antara kedua tokoh perempuan itu tidak menghentikan penggunaan hak angket yang sempat bergaung. Karena, hak angket itu sebagai upaya untuk mendalami tunjangan TPP yang diduga diterima Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang sehingga merugikan keuangan daerah.
Dari permasalahan itu jelas tergambar bila DPRD Tanjungpinang wajar menggunakan hak angket, apalagi kasus itu sedang diselidiki pihak Kejati Kepri.
“Kami berharap tidak ada upaya menggeser substansi permasalahan sehingga ‘clear’. Saya pikir kasus itu bukan urusan personal antar pimpinan lembaga, melainkan penegakan hukum karena berhubungan dengan penggunaan uang rakyat,” tegas Adiya yang belum lama ini melaporkan kasus itu di Kejati Kepri.
(dar/red)
