– Terkait Tudingan Saiful soal Legalitas Hasan Sebagai Ketua DPC PPP Tanjungpinang
Tanjungpinang, LintasKepri.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri, Saraffudin Haluan menyangkal pernyataan Saiful, terkait tudingan mengenai legalitas kepemimpinan Hasan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tanjungpinang setelah ditetapkan dalam sidang keputusan Muktamar VIII, di Jakarta.
Menurutnya, setelah Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkumham) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) DPP PPP, maka segala kepengurusan kembali ke Muktamar VII di Bandung.
“Maka kepengurusan di semua tingkatan DPW SKnya dikeluarkan oleh DPP, dan DPC SKnya dikeluarkan oleh DPW untuk mengikuti Muktamar VIII di Jakarta, pada tanggal 8 sampai dengan 11 Februari 2016,” Tulisnya melalui pesan seluler, kepada Lintas
Saraffudin menjelaskan berlakunya SK Menkumham itu sampai dengan Muswil dan Muscab. Namun, dia mengatakan, dalam Sidang Komisi I, Muktamar VIII Yang membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART) PPP tahun 2016 hingga 2021, telah ditambahkan satu pasal.
“Bagi DPW dan DPC yg telah Melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab), tidak perlu melaksanakan permusyawaratan lagi setelah Muktamar VIII, yang baru lalu. Karena DPW PPP Kepri dan DPC Kota Tanjungpinang sudah melaksanakannya tahun lalu, maka dari itu DPW PPP Kepri dan DPC PPP Tanjungpinang secara otomatis dianggap Sah,” sambungnya menjelaskan dua kubu yang terjadi di PPP itu, pasca Mukhtamar VIII.
Dia juga membeberkan, beberapa persoalan di Partai PPP pada waktu itu. Dikatakannya, atas perintah Anggaran Dasar Partai secara Defacto lanjut Saraffudin, sedangkan secara Dejure akan diterbitkan SK nya setelah hasil Muktamar VIII yang akan disahkan oleh Pemerintah, Melalui Mentri Hukum dan Ham.
“Sedangkan saudara Saiful dia tidak tau situasi dan apa yang menjadi pembahasan di Muktamar VIII. Karena, berdasarkan absensi di Muktamar, dia tidak Pernah ikut dalam arena Muktamar, sampai dengan penutupan, dan karena dia sibuk dengan kubu Osama Hisyam dan Epiardi, yang saat itu sebagai calon Ketua Umum, dan bahkan melalui media sosial menjelek-jelekkan Kubu Ir. H.M. Romahurmuziy termasuk saya sebagai Ketua DPW nya,” bebernya.
Syaraffudin : DPP PPP Pernah Perintahkan Pecat Saiful Lantaran Diduga Merusak Tatanan Partai PPP
Lantaran adanya dugaan merusak tatanan Partai Persatuan Pembangunan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri, Saraffudin Haluan mengatakan, dirinya pernah diperintahkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk memecat Saiful dari keanggoataan Partai, mengingat semua anggotanya dari tingkat Kabupaten/Kota Se-Kepri mengikuti dirinya.
“Semua Ketua dan Sekertaris DPC PPP Se-kepri ikut saya dalam arena Muktamar. Sebetulnya, sudah Lama saya di perintah oleh DPP untuk memecat saudara Saiful, karena alasan merusak tatanan di PPP, tapi saya masih belum melakukannya, dan terahir waktu Muktamar ada tiga kali Ketum Romahurmuziy menanyakan tentang keberadaan saudara Saiful,” ungkapnya.
Masih mempertimbangkan untuk memecat Saiful, Syaraffudin menyatakan untuk mengevaluasi tentang prilaku Saiful kepadanya dan partai.
“Untuk itu, saya akan mengevaluasi lagi tentang dia, kan beliau sendiri berada di kubu Djan Faridz,” sindirnya kepada media ini.
Menanggapi dirinya akan dipecat, Saiful mengatakan kesiapannya jika itu yang terbaik. Namun, dirinya mengungkapkan, persoalan suka atau tidak suka kepadanya adalah masalah pribadi dan untuk masalah Partai, harus mengacu pada dasar hukum yang ada.
“Kita bicara mekanisme dan aturan partai, bukan bicara like and dislike. Bicara saya mau dipecat, ya silahkan saja, asal sesuai dengan mekanismenya, saya bukan haus jabatan, namun setiap pilihan itu ada konsekwensinya,” kata Saiful kepada LintasKepri.com
Lanjut Saiful mengungkapkan loyalitasnya kepada partai sangatlah tulus dan sungguh-sungguh dalam arti dirinya sangat menginginkan partainya tidak dalam masalah dan berkubu-kubu.
“Terus terang saja pada muktamar islah kemaren, kami menginginkan benar-benar dilaksanakan secara Demokrasi, Rekonsiliatif, Akomodatif dan berkeadilan, dengan sportif dan transparan, agar PPP ini keluar dari konflik yang berkepanjangan,” pungkasnya. (Aliasar / Aji Anugraha)
