Tanjungpinang, LintasKepri.com – Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau, Husnizar Hood, kesal dengan salah satu staff gubernur yakni Ahars Sulaiman atas statement disalah satu media terkait ingin menarik nama Agus Wibowo dari pencalonan sebagai Wakil Gubernur Kepri.
Apalagi penarikan ini juga membawa empat partai pengusung yakni Nasdem, PPP, PKB dan Gerindra dengan mengesampingkan Partai Demokrat.
“Sebagai seorang staff khusus Gubernur Kepri, Ahars Sulaiman tidak pantas mengeluarkan statement seperti itu di media. Ia tidak memiliki kapasitas terkait proses pemilihan wakil Gubernur Kepri,” tegas Husnizar di Tanjungpinang, Rabu (13/9).
Ia pun secara tegas menyatakan hal ini sama dengan mengobok-obok Partai Demokrat. Padahal peran Partai Demokrat sebagai partai pengusung SaNur.
“Saya tidak akan diam bila partai kami diobok-obok,” tegas Husnizar.
Dia menjelaskan pada 27 Desember 2016 lalu telah disepakati bersama kelima partai pengusung Sani-Nurdin (SaNur) terkait pencalonan Wagub Kepri.
“Yang memimpin saat itu Nurdin Basirun dihadiri Ketua Partai Tingkat Provinsi Kepri seperti Apri Sujadi dan saya dari Partai Demokrat, Safarudin Aluan dari PPP, Abdul Basid dari PKB hingga Rocky Daulay serta Raja Ariza sebagai Notulen. Tetapi dari pengakuan Raja Ariza bahwa Notulen dan absensinya hilang,” papar Husnizar.
Kata dia untuk menarik dua nama yang diajukan seperti Isdianto dan Agus Wibowo tidaklah sembarangan karena Panitia Pemilihan (Panlih) sudah terbentuk.
“Apakah seorang Ahars Sulaiman tidak mengerti aturan dan ini sama saja tidak menghormati Panlih DPRD Kepri. Biarkanlah dulu Panlih bekerja. Bila memang ada kekurangan pasti dikembalikan,” ungkapnya.
Husnizar menilai posisi Wagub Kepri sangat penting untuk membantu tugas Gubernur Kepri yang tidak bisa bekerja sendiri. Bahkan kata dia, jabatan Wagub Kepri adalah yang dikejar kejar oleh Nurdin Basirun saat maju di Pemilihan Gubernur Kepri.
“Dulu jabatan Wagub itulah yang dikejar-kejar oleh seorang Nurdin Basirun, termasuk mendaftarkan dirinya di Partai Demokrat. Jadi, dia harus ketahui dan hormati jabatan Wagub. Bukan memperlambat proses ini,” tegasnya.
Husnizar melihat ada upaya untuk memperlambat pengisian posisi Wagub Kepri seperti di Sumatra Utara dan Riau. Atas nama Partai Demokrat, dirinya meminta penjelasan dari partai pengusung lainnya dan bukan menyuruh PKB untuk menggugat.
“Saya tidak ingin berandai-andai bila memang terjadi penarikan nama Cawagub di Panlih DPRD Kepri. Mereka terutama Gubernur Kepri yang juga selaku Ketua Nasdem Provinsi Kepri memberikan penjelasan ada apa, bukan melalui seorang Ahars Sulaiman,” katanya.
(Iskandar)
