Tanjungpinang, LintasKepri.com – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menggelar malam refleksi berdirinya UMRAH di halaman Rektorat Pulau Dompak, Senin (1/8).
Memperingati hari berdirinya universitas itu, mahasiswa menyoroti polemik yang terjadi dikampus serta kebijakan yang tidak pro kepada mahasiswa.
“Kita lihat perjalanan UMRAH selama 10 tahun ini beda dengan cita-cita berdirinya UMRAH oleh tokoh-tokoh pendiri,” kata Koordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Saputra kepada awak media.
Saputra menilai dari tahun ke tahun polemik di UMRAH tak kunjung selesai sampai ke akarnya. Tidak adanya kebijaksanaan petinggi kampus menimbulkan polemik klasik yang tidak tuntas.
“Contohnya, masalah UKT (Uang Kuliah Tunggal), kan ditentukan Dikti. Cuma, untuk nominalnya terlalu tinggi karena mayoritas masyarakat Kepri penghasilannya dibawah upah minimum (UMK),” ungkapnya.
Kata mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (IAN) ini, banyak putra dan putri Kepri tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, ada mahasiswa yang sudah masuk ke UMRAH namun keluar karena terbatasnya uang akibat dari UKT yang “mencekik”.
“Data yang kita tahu dari Jurusan Sosiologi dan IAN ada yang keluar karena terbatasnya ekonomi,” tegasnya.
Pihaknya juga menyoroti penjaringan untuk pembayaran UKT tidak selektif dan transfaran. Seharusnya, tutur Saputra, penentuan UKT harus selektif.
Selain itu, penentuan UKT seharusnya berdasarkan jalur masuk.
“Penentuan UKT dilihat dari kemampuan ekonomi itu sesuai Permendikti. Kita dapat keluhan dari maba yang masuk, penentuan UKT berdasarkan jalur masuk,” tegasnya.
Ia berharap pimpinan universitas lebih bijaksana dalam mengelola kampus UMRAH.
“UMRAH adalah kampus negeri Kepri di perbatasan. Tentu ini menjadi harapan besar masyarakat Kepri,” tutupnya.
(Iskandar)