Tanjungpinang, LintasKepri.com – Diantara 36 isi tuntutan yang dibawa oleh pihak Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun, terdapat satu poin isi tuntutan yang cukup berat untuk direalisasikan oleh seorang gubernur tersebut.
Pasalnya, salah satu butir isi tuntutan yang diberikan ke Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri, FKMPK meminta segera mungkin selama waktu 100 hari untuk segera mencopot empat kepala dinas yang ada di Pemprov Kepri.
Selain empat kepala dinas yang terdiri Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,FKMPK juga meminta beberapa nama pejabat eselon III hingga IV di lingkungan Pemprov Kepri yang dinilai bekerja tidak becus.
“Kami minta segera empat nama kepala dinas dan beberapa pejabat kepala bidang dan juga kepala seksi di beberapa Dinas Pemprov Kepri segera diberhentikan karena mereka selama ini kami nilai tidak hanya menimbulkan masalah-masalah yang membuat publik semakin tidak percaya kepada pemerintah dibawa kepimpinan Nurdin Basirun,” ucap Ketua FKMPK Andi Cori Fatahuddin, Senin (19/3).
Cori menuturkan, empat kepala dinas tersebut pantas diberhentikan oleh Gubernur Kepri dikarenakan selain tidak becus bekerja, juga tidak tau kerja sesuai tupoksi.
“Kita contohkan saja seperti Dinas Pendidikan yang saat ini banyak sekali permasalahan salah satunya anggaran bea siswa. Kemudian dinas kesehatan. Kita tahu saja berapa banyak anggaran yang di gelontorkan. Tapi sayangnya pelayanan kesehatan diseluruh Kepri saat ini masih amburadul,” ucapnya.
Cori berharap Nurdin Basirun segera merealisasikan tuntutan tersebut. Agar nantinya seorang Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri dapat menggantikan dengan orang-orang yang berkompeten dan dapat membantu dalam mengurusi roda Pemerintahan di Kepri.
“Masyarakat tentunya menunggu keberanian untuk menjawab tuntutan dari pihak FKMPK tersebut, dan masyarakat juga menanti apakah seorang Nurdin Basirun yang sering di sapa Bang Din ini berani mencopot para pejabat tersebut,” kritiknya.
(M. Danu)
