Tanjungpinang, LintasKepri.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang belum bisa memastikan akan memberikan bantuan pulsa kepada siswa SD dan SMP yang terlibat dalam sistem belajar daring.
“Nanti ya kita bahas itu,” kata Plt Wali Kota Tanjungpinang Rahma sambil meninggalkan awak media, di Aula SMK Negeri 2, Kamis (27/8).
Sebelumnya, Ketua Forum Anak Kota Tanjungpinang (FAKTA), Marsentya Haleza Mawa, meminta pemerintah untuk dapat memperhatikan kondisi tersebut. Seperti membantu memberikan biaya pulsa untuk belajar.
“Kemarin kan saya baca berita online. Kalau tahun 2021 rencananya akan ada bantuan pulsa untuk PNS. Setelah dipikir-pikir, mungkin lebih baik itu (pulsa) diberikan ke anak-anak sekolah yang memang membutuhkan,” tutur Haleza, Rabu (26/8).
Meskipun di Tanjungpinang ada beberapa sekolah yang telah memberikan bantuan pulsa, namun Haleza menyebut jika bantuan pulsa tersebut tidak sebanding dengan tugas yang diberikan oleh guru.
“Jumlahnya tidak sebanding dengan tugas. Apalagi kita harus menonton youtube sebagai penjelasan. Keputusan untuk belajar dari rumah sudah sangat tepat bagi saya,” katanya.
Haleza setuju saat disinggung mengenai usulan Kadisdik Tanjungpinang Atmadinata yang meminta agar siswa memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk menggunakan uang yang diterima setiap bulannya itu membeli kebutuhan pulsa dalam menghadapi belajar sistem daring.
Haleza mencatat masih banyak siswa yang tidak mampu namun tidak mendapatkan KIP.
“Kemarin FAKTA melakukan survei, beberapa teman kami tidak memiliki KIP. Padahal sangat membutuhkan. Nah, lantas bagaimana mengatasinya?,” tegas dia.
Hasil lain survei itu, Haleza mengungkapkan masih banyak siswa yang tidak aktif belajar di rumah disebabkan tidak bisa membeli pulsa.
“Sehingga tidak bisa ikut dalam proses belajar mengajar. Jadi, jika memang teman-teman dari keluarga ekonomi dibawah rata-rata, bisa mendapat pulsa lewat KIP. Saya rasa perlu disebarluaskan informasinya lewat sekolah dan diperhatikan lagi keluarga penerima KIP,” paparnya.
(san)
