Tanjungpinang, LintasKepri.com – Minimnya penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, menjadi sorotan utama DPRD setempat. Padahal, anggaran pendapatan dan belanja ini justru diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu.
Sorotan ini disampaikan mayoritas fraksi-fraksi DPRD Kepri saat paripurna pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2016 di ruang rapat utama dewan, Selasa (18/7).
“Untuk belanja hibah yang mencapai Rp422miliar, hanya terealisasi sebesar Rp419 miliar. Fraksi Golkar melihat akibatnya penyaluran anggaran ke masyarakat berkurang,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Taba Iskandar.
Kondisi ini, sambung Taba, harus dicarikan segera mungkin jalan keluarnya. Sehingga, tahun 2017 ini minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali.
“Tanda-tanda realisasi anggaran akan kembali rendah ditahun ini sudah mulai terlihat dengan realisasi anggaran semester pertama. Diminta agar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, untuk segera memimpin pelaksanaan anggaran ini agar dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Taba.
Kritikan juga disampaikan dari Fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Selaku juru bicara fraksi, Onward Siahaan melihat bahwa minimnya penyerapan anggaran yang terjadi ditahun lalu dan semester ini karena lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Gubernur sebagai kepala daerah harus mampu mengkoordinasikan OPD-OPD itu untuk berakselerasi sejak awal.
“Walaupun kami partai pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap pertriwulan dan tidak menumpuk diakhir,” pinta Onward.
Ia meminta agar Pemerintah Kepri segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.
“Kita masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya. Seharusnya potensi ini segera dikejar untuk menambah pemasukan kita,” tegas Onward.
Fraksi PDIP, PKS, PPP dan Fraksi Amanat Nasional, juga melihat bahwa APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu-lesunya.
Untuk itu, kedepan, Pemprov Kepri harus segera mengerjakan seluruh kegiatan diawal-awal.
Selain mengkritik, seluruh Fraksi- Fraksi di DPRD Kepri memuji keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepri, yang berhasil yakni mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh jajaran Pemprov Kepri sudah berjalan dengan baik.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov segera menjawab pandangan umum dan masukan dari fraksi-fraksi tersebut.
(red)
