Natuna, LintasKepri.com – Paripurna DPRD Natuna sampaikan pandangan akhir fraksi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kepri tahun 2020 yang mendapati sedikitnya 28 temuan, BPK merekomendasi segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah
Kondisi ini membuat seluruh fraksi di DPRD Natuna sepakat meminta Pmerintah daerah natuna agar segera menyikapi rekomendasi BPK tersebut.
Rapat paripurna penyampaian pandangan ahir fraksi-fraksi tentang LKPJ Tahun 2020 di Gedung Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Jum’at (16/07/2021) siang, sempat tertutup saat awal berlangsung karena mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
Fraksi DPRD Natuna menyoroti hasil temuan BPK tahun 2020 satu yang menjadi catatan khusus BPK adalah keberadaan aset daerah, berupa tanah, perumahan dinas dan kenderaan dinas ynag belum lengkap administrasinya.
“ Tahun ini ada sejumlah temuan BPK, terutama keberadaan aset daerah yang masih banyak masalah. Meskipun ntuna mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ), namun BPK menyatakan ada temuan BPK yang sifatnya normatif. Tadi semua fraksi meminta ke Pemerintah Daerah agar semua temuan yang normatif itu diselesaikan, salah satunya aset daerah masih banyak masalah,” jelas Daeng Amhar dalam wawancara door stop setelah usai paripurnana.
DPRD Natuan sepakat meminta Bupati Natuna untuk sgera menertipkan aset-aset milik Pemerintah Daerah yang masih menjadi cacatan BPK agar sampai tuntas, sehingga tidak menjadi temuan BPK dimasa mendatang.
“Dalam pandangan akhir yang dibacakan fraksi tadi semua sepakat Sejumlah aset yang belum tercatat dan belum bisa dipertangungjawabkan itu, agar diselesaikan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak menjadi temaun BPK,” tambah Amhar
Bupati Natuna Wan Siswandi berjani, pemerintah daerah akan segera menindak lanjuti dan menyelesaikan temuan catatan BPK tersebut.
“Temuan sudah disampaikan oleh teman-teman di fraksi DPRD, akan kami tindak lanjuti. Dalam bentuk apapun temuan itu akan kami tindak lanjuti bersama OPD,” terang Siswandi kepada awak media, usai melaksanakan Rapat Paripurna.
