Lingga Kab

DPRD Lingga Gelar Paripurna LPj

DPRD Lingga
DPRD Lingga Gelar Paripurna LKPj, Selasa (21/7).

Lingga, Lintas Kepri.com – DPRD Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menggelar paripurna dengan agenda persetujuan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) di ruang rapat DPRD Lingga, Selasa (21/07).

Paripurna tersebut disampaikan langsung oleh Jubir Gabungan Komisi, H Pokyong Kadir.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalam pasal 194 diatur beberapa hal salah satunya adalah Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

DPRD Kabupaten Lingga juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga yang dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan penggunaan anggaran APBD Kabupaten Lingga tahun anggaran 2019.

Dalam hal realisasi pendapatan, DPRD Lingga juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah sangat baik mencapai 98.29%.

DPRD Lingga Gelar Paripurna LKPj, Selasa (21/7).

Namun demikian catatan dari DPRD adalah terkait realisasi pajak daerah yang mencapai 179.00%. Hal tersebut secara gamblang menunjukkan realisasi yang sangat tinggi dan jauh melebihi ekspektasi.

“Tapi, jika kita telaah lebih dalam lagi, kami menilai pemerintah daerah belum mampu memetakan potensi pajak daerah secara optimal,” katanya.

DPRD meminta Bupati melalui OPD terkait untuk lebih optimal dalam mengelola pajak daerah serta memelihara dan mengamankan aset daerah juga dapat menertibkan pelaksanaan belanja hibah barang.

Sementara itu, Bupati Lingga, Alias Wello, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Tim Pansus DPRD yang telah bekerja keras.

“Selanjutnya kami akan langsung membawa Perda ini kepada Biro Hukum Provinsi Kepri agar segera ditindak lanjuti,” ucapnya.

(rls)