Dirjen Hubla Akan Berikan 17 Slot Dermaga ke Kabupaten Lingga

Dirjen Hubla Akan Berikan 17 Slot Dermaga ke Kabupaten Lingga.

Lingga, LintasKepri.com – Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, akan memberikan slot 17 dermaga ke Kabupaten Lingga, setelah dikunjungi Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy beberapa waktu yang lalu.

“Kementerian siap mengucurkan anggaran untuk 17 dermaga tersebut, namun kita juga diminta untuk menyiapkan segala sesuatunya, khususnya Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lingga, diminta untuk kembali menjalin koordinasi dengan mereka,” ujarnya Neko, Kamis (28/04).

Menurutnya, sebagai Daerah yang di kelingi laut, kebutuhan Dermaga di Kabupaten Lingga menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan dihampir semua wilayah yang ada di Kabupaten Lingga, karena 99 persen wilayah Kabupaten Lingga merupakan laut, sementara daratannya hanya 1 persen.

Dengan kondisi geografis tesebut, dirinya berkeinginan agar kebutuhan dermaga di Kabupaten Lingga dapat terselesaikan dengan cepat dan dibangun dengan maksimal jika bantuan yang diberikan oleh kementerian perhubungan tersebut dapat benar-benar terealisasi di tahun depan.

Dirjen Hubla Akan Berikan 17 Slot Dermaga ke Kabupaten Lingga.

“Dengan bantuan sejumlah 17 buah dermaga tersebut, tentu sangat memberikan dampak bagi pembangunan infrastruktur di daerah kita, jadi kedepan kita tinggal melakukan perawatan karna ini sudah 70 sampai 80 persen kebutuhan dermaga di Lingga terpenuhi,” Sebut Neko.

Dirinya bertekad sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai Wakil Bupati Lingga, apa yang menjadi cita-cita dan janji kampanyenya salah satunya untuk penyediaan infrastruktur untuk penunjang ekonomi masyarakat dapat terwujudkan pada masa jabatannya.

“Jadi tupoksi saya sebagai wakil bupati, sudah saya maksimalkan semaksimal mungkin namun hal itu kembali lagi kepada OPD terkait, apakah serius atau tidak menjalankan tugasnya karena kembali lagi semua itu dibutuhkan kerja serius dan maksimal yang harus dilakukan oleh OPD terkait,” ujarnya.

(red)