Tanjungpinang, LintasKepri.com – Terkait kritikan yang dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu yang menyimpulkan bahwa di masa kepemimpinan Lis-Syahrul memasuki tahun ke-4, masih belum mengakomodir aspirasi masyarakat.
Diantaranya Tanjungpinang masih kekurangan ruang kelas baru (RKB) dan permasalahan inflasi yang dianggap belum mampu dikendalikan Pemko Tanjungpinang.
Dimintai tanggapan atas kritikan tersebut, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Jumat (16/12), di Aula Bulang Linggi Badan Perpustakaan Arsip dan Museum Daerah Kota Tanjungpinang menuturkan agar Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Maskur Tilawahyu mengetahui dengan jelas perihal yang dicapai Tanjungpinang selama periode pemerintahan Lis Darmansyah bersama Syahrul.
“Sebagai anggota DPRD harusnya Maskur berbicara berdasarkan data, jangan berbicara asal bunyi,” tegas Lis.
Bahkan Lis menyebut Pemerintah Kota Tanjungpinang menyatakan siap menghadiri pertemuan dengan Komisi I DPRD Tanjungpinang bila komisi tersebut melayangkan undangan untuk memaparkan progres Tanjungpinang selama kepemimpinan Lis – Syahrul.
Selain itu, kata dia, Maskur perlu tau bahwa untuk mengkritik pemerintah, seorang dewan harus memiliki dan melihat data terlebih dahulu.
Salah satunya kritikan tentang ketidakmampuan Pemko Tanjungpinang mengendalikan inflasi daerah.
“Tanjungpinang ini mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai kota terbaik mengendalikan inflasi se-Provinsi Kepulauan Riau,” tutur Lis.
Ia memberitahu bahwa penghargaan tersebut bukan atas permintaan Pemerintah Kota, akan tetapi diberikan secara riil oleh BI dengan melihat upaya yang dilakukan Kota Tanjungpinang untuk mengendalikan inflasi.
Sebagai politikus, kata Lis, tidak hanya asal bicara. Tapi berdasarkan data dan fakta. Karena, data itu yang memperkuat pernyataan.
Kemudian untuk kritikan tentang pengaspalan, Lis mengakui bahwa pengaspalan jalan yang dilakukan memang belum seluruhnya. Karena yang bisa diaspal hanya usulan yang sudah teregistrasi di dalam daftar.
“Kalau ada jalan yang rusak tapi belum terdaftar didalam aset kita, ya gak bisa diaspal. Karena setiap kegiatan dalam anggaran harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa sembarang,” tegasnya.
Diwawancara terpisah, Rabu (14/12) lalu di DPRD Tanjungpinang, sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Maskur Tilawahyu menyatakan empat tahun kepemimpinan Lis-Syahrul Tanjungpinang masih kekurangan ruang kelas baru (RKB).
“Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Tanjungpinang masih kekurangan 110 ruang belajar untuk sekolah dasar dan 19 ruang belajar untuk jenjang pendidikan menengah pertama,” terang Maskur.
Maskur mengatakan bahwa Pemko Tanjungpinang memang ada melakukan pembangunan untuk ruang kelas baru, tapi hanya sebagian kecil dari kebutuhan.
Ia juga menilai pemerintah daerah belum mampu mewujudkan harapan masyarakat Kota Tanjungpinang di sektor pendidikan.
Selain itu, Pemko Tanjungpinang dinilai belum mampu mengendalikan inflasi daerah. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Tanjungpinang selama Januari – November 2015 mencapai 2,84 persen, atau berada di atas 2,59 persen inflasi nasional di periode yang sama.
“Kondisi ini dapat membuat daya beli masyarakat lemah, dan memicu kenaikan angka kemiskinan,” tegas Ketua Fraksi Demokrat Plus Tanjungpinang ini.
Menurut Maskur, dirinya juga belum melihat upaya serius Pemko Tanjungpinang untuk menanggulangi hal tersebut.
Sementara untuk infrastruktur jalan, Maskur justru memberi apresiasi terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Akan tetapi, ia berharap pengaspalan jalan diprioritaskan kepada aspirasi masyarakat yang telah diusulkan beberapa tahun lalu. (Iskandar)
