Natuna, LintasaKepri.com – Untuk yang kesekian kalinya, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), kembali menginjakkan kakinya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Rabu (08/01/2020) siang.
Kedatangan Jokowi ke Natuna, bertujuan untuk memastikan kondusifitas daerah yang terletak diujung utara NKRI, yang sempat memanas akibat kehadiran puluhan kapal nelayan China disekitar perairan Laut Natuna Utara.
Jokowi menegaskan, bahwa Natuna merupakan salah satu daerah kedaulatan NKRI yang sah.
“Natuna mutlak milik Indonesia,” kata dia, saat melakukan peninjauan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga.
Mantan Walikota Surakarta (Solo) Jawa Tengah itu juga menyempatkan diri untuk bertemu para nelayan Natuna. Ia meminta para nelayan setempat tidak perlu resah lagi atas kehadiran Kapal Ikan Asing (KIA) disekitar perairan mereka. Karena negara akan senantiasa hadir dan memberikan jaminan keamanan bagi setiap masyarakat diwilayah NKRI.
Usai menemui nelayan, Jokowi langsung bergegas menuju ke Kantor Bupati Natuna, di Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, untuk bertemu dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan sejumlah masyarakat Natuna.
Didampingi Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) RI, Surya Tjandra, Jokowi membagikan 26.700 lebih sertifikat tanah gratis secara simbolis kepada masyarakat Natuna.
Sebenarnya, kata Jokowi, pada tahun 2019 kemarin Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna telah mencatat sebanyak 41.628 bidang tanah warga di wilayah tersebut, untuk disertifikatkan. Artinya masih ada sekitar 14.000 lebih bidang tanah yang telah direkam, dan belum rampung tersertifikatkan.
“Sertifikat tanah ini kami serahkan kepada masyarakat, sebagai simbol bahwa tanah Natuna ini milik negara Indonesia, baik secara defacto maupun dejure,” tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar masyarakat dapat menjaga dan merawat sertifikat yang telah diberikannya dengan baik.
“Kalau bisa dikasih plastik, jadi kalau genteng (atap rumah, red) kita bocor, tidak basah. Bisa juga difotocopy, biar kalau yang aslinya hilang, ngusrusnya lagi gampang,” pinta Jokowi.
“Sertifikat ini juga bisa digadaikan ke bank,” ucap Jokowi lagi.
Namun, ia tidak ingin masyarakat menjadikan jaminan sertifikat tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekunder, yang dapat membebankan diri mereka masing-masing.
“Boleh dijadikan jaminan ke bank, asal untuk modal usaha, jangan untuk beli mobil. Dihitung betul-betul, dikalkulasikan, jangan sampai tanah ditarik bank, mobil juga ditarik sama dealer,” pinta Jokowi.
Pemerintah Pusat mengaku bertekad pada tahun 2025 mendatang, seluruh bidang tanah milik masyarakat Indonesia sudah tersertifikatkan.
Usai menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis, Presiden yang telah empat kali menginjakkan kakinya di Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah itu pun langsung bergegas menuju Bandara Lanud Raden Sadjad Ranai, untuk kembali ke Jakarta.
Laporan : Erwin Prasetio
