Tanjungpinang, LintasKepri.com – Jelang kedatangan wisatawan asal Tiongkok, China ke Tanjungpinang pada 17 Desember 2016 esok melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang meminta masyarakat tidak berprilaku buruk dan bersikap baik kepada wisatawan.
“Masyarakat Tanjungpinang sudah saatnya menjadi masyarakat yang sadar wisata guna membantu pemerintah membangun kepariwisataan di Tanjungpinang, dan masyarakat hendaknya dapat lebih bijaksana dalam menerima tamu di tanah Melayu,” kata anggota DPRD Tanjungpinang dari fraksi PDI-P, Syahrial, Rabu (14/12) lalu.
Dia meminta agar oknum-oknum yang “nakal” tidak melakukan tindakan yang membuat nama Tanjungpinang “jelek” dimata internasional.
Seperti contoh, jika tau orang tersebut adalah wisatawan asing, jangan menaikkan harga Taxi, harga makanan dan minuman yang telah ditentukan.
“Praktek “jahil” seperti itu kita harap jangan dilakukan, agar para wisatawan betah di Tanjungpinang,” tegas Syahrial saat ditemui di Kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang dihari yang sama.
Untuk meminimalisir praktek seperti itu yang dilakukan oleh oknum tertentu, Syahrial menuturkan perlu adanya pengawasan dari semua pihak, karena kedatangan wisatawan adalah awal dari kemajuan Tanjungpinang.
“Dari sini juga masyarakat bisa mendapatkan rezeki, tapi ya jangan malah harga dinaik-naikkan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Tanjungpinang mengimbau kepada pemilik usaha agar terus memantau kinerja para karyawannya. Sebab, di Tourism Information Centre (TIC) yang berada di bangunan Gedung Gonggong, Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang menerima pengaduan akan hal itu.
“Bisa saja yang melakukan itu terkena sanksi nantinya dari pemerintah,” tegas Syahrial lagi.
Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu sepakat terkait hal tersebut. Menurut dia, hal itu haruslah berimbang. Pemerintah yang dalam hal ini yakni Pemko Tanjungpinang pun harus melakukan pengawasan terhadap para turis asing asal negara tersebut.
“Semua yang terlibat, khususnya Imigrasi, dan tidak terkecuali Pemko Tanjungpinang, harus melakukan pengawasan. Karena kesempatan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari kedatangan wisatawan ini ada, jadi jangan sampai kecolongan, karena belum ada yang berani bertanggung jawab tentang kemungkinan adanya upaya ilegal yang dilakukan wisatawan ini,” tegasnya ditempat yang sama.
Maskur tak mau jangan sampai nanti malah semuanya lepas tangan, dan yang kewalahan malah segelintir pihak seperti Imigrasi dan Kepolisian.
Ia mengimbau kepada pihak maskapai agar benar-benar memastikan data kedatangan dan kepulangan para wisatawan tersebut.
“Jangan sampai yang datang 150 tapi yang pulang 100 orang. Kita tidak takut, karena ada aparat hukum yang luar biasa,” tutup Maskur. (Iskandar)
