Natuna, LintasKepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, mendukung penuh langkah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI, untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Yusripandi, didampingi oleh Ketua Komisi I, Yohanis. Menurut mereka, pembangunan PLBN sangatlah penting, karena akan menjadi pintu masuk perdagangan antar negara secara legal.
“Oh kami di DPRD sangat mendukung sekali rencana ini, agar perdagangan antar negara yang selama ini dilakukan oleh warga Serasan, tidak lagi Illegal,” ucap Yusripandi, saat dijumpai diruang kerjanya belum lama ini.
Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, bahwa pihaknya sangat prihatin atas aktifitas perdagangan Illegal, yang dilakukan oleh warga di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur, dengan negara tetangga Malaysia.
“Namun biar bagaimanapun ini tidak bisa dicegah, karena hal ini sudah mereka lakukan sejak lama. Bahkan sudah menjadi kearifan lokal masyarakat setempat,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Natuna, Yohanis, mengatakan, bahwa pihaknya pada pertengahan tahun 2018 kemarin, sudah mendatangi pihak Kementerian Perhubungan, untuk memperjuangkan pembangunan PLBN tersebut.
Pasalnya, kata Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Natuna tersebut, paket pembangunan PLBN ini akan dialihkan ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri.
“Awalnya kan mau dibangun di Karimun, tapi tidak jadi. Karena kami kemarin mendatangi langsung Kementerian Perhubungan, untuk memperjuangkan hal ini. Sehingga Pemerintah Pusat pun akhirnya memutuskan untuk dibangun di Serasan,” terang Yohanis.
Sebelumnya, kata Calon Legislatif (Caleg) dari daerah pemilihan (Dapil) III Natuna tersebut, telah disiapkan anggaran sekitar Rp 143 milyar yang bersumber dari APBN. Namun karena terjadi suatu hal yang belum diketahui secara pasti, akhirnya anggaran tersebut diturunkan dikisaran Rp 30 milyar.
“Kita pun belum tahu kenapa sampai terjadi penurunan yang signifikan. Sebab kami pun belum dapat informasi dari BPP (Badan Pengelola Perbatasan Natuna, red), terkait apa masalahnya,” ujar Yohanis.
Namun pihaknya menduga, penurunan jumlah anggaran ini, diambil untuk membebaskan lahan milik masyarakat, yang nantinya akan dibangun untuk PLBN di Serasan.
“Awalnya kan masalah pembebasan lahan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah, namun sekarang sudah di handel penuh oleh Pemerintah Pusat. Mungkin karena alasan tersebut, makanya anggarannya jadi turun,” katanya menduga.
Sementara itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembangunan PLBN di Serasan, Pang Ali, belum dapat dijumpai untuk dimintai keterangan, terkait progresnya.
Begitu juga dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Natuna, Marka Dj, yang juga belum dapat ditemui untuk dikonfirmasi terkait hal ini. (Red)
