Tanjungpinang, LintasKepri.com – Defisit anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menuntut Gubernur dan jajarannya lebih kreatif.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri harus bisa tidak bergantung kepada Dana Bagi Hasil (DBH). Berbagai sektor pendapatan dinilai Jumaga masih bisa digali untuk menambah pendapatan daerah.
“Selain optimalisasi pajak daerah, kita bisa juga melirik retribusi umum, pelabuhan, pertanian dan perizinan tertentu. Sehingga kita tidak bergantung kepada DBH,” kata Jumaga saat membuka paripurna pandangan umum diruang sidang paripurna, Rabu (12/10).
Hal yang sama diamini fraksi-fraksi di DPRD. Juru bicara fraksi PDIP, Ruslan Kasbulatov mengatakan bahwa pendapatan daerah yang menurun ini dapat dipahami oleh fraksi PDIP. Namun, PDIP minta agar maksimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak labuh jangkar.
“Perlu ada intensifikasi pendapatan sekaligus mengurangi kebocoran yang tidak perlu,” ujar Ruslan.
Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Taba Iskandar mengingatkan pemerintah agar dalam penyusunan skema rasionalisasi harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Apalagi dengan adanya SOTK baru ini. Kami ingin pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efisien,” kata Taba.
Ditempat yang sama, juru bicara fraksi Demokrat Hotman Hutapea meminta agar APBDP kali ini disusun dengan hati-hati.
“Apalagi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat,” katanya. (Iskandar)
