Natuna, LintasKepri.com – Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kecamatan Midai dan Suak Midai. Minggu (15/04/2018) siang.
Blusukan Hamid ke Kecamatan yang terkenal dengan kebun cengkehnya itu, didampingi oleh Ketua TP PKK Natuna, Hj. Nurhayati Hamid Rizal, Sekda Wan Siswandi, Kadishub Iskandar DJ, Kadiskominfo Raja Darmika, Kadis Perkim Hendra Kusuma, Kadisparbud Erson Gempa Afriandi, Kadis Ketahanan Pangan Sri Hariningsih, Kadis PU Tasrif Amran, Kadiskes Rizal Rinaldy, Kaban BP3D Mustofa, Kabag Kesra Syarifudin, Kabag Humas Budi Dharma dan benerapa OPD lainnya.
Tiba di Pelabuhan, Hamid beserta rombongan langsung mendapatkan sambutan hangat dari Camat Midai, Tri Didik Sisworo dan Camat Suak Midai, Idris, serta sejumlah masyarakat setempat.
Hamid beserta rombongan pun langsung bergegas menuju Aula Pertemuan, untuk melakukan temu ramah bersama masyarakat Midai dan Suak Midai. Sepanjang perjalanan, Hamid tak henti-hentinya menyalami setiap masyarakat yang ditemuinya.
Dalam sambutannya, orang nomor satu di daerah yang dulunya dikenal dengan sebutan pulau tujuh tersebut, mengatakan, bahwa ia memiliki cita-cita yang sangat besar, untuk menaikkan status Kabupaten Natuna, menjadi sebuah Provinsi Khusus, bersama saudaranya Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).
Niat mulia sang Bupati tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya kata Hamid, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dinilai tidak adil kepada Kabupaten Natuna, dalam hal pembagian anggaran. Salah satunya kata dia, dari sektor dana bagi hasil (DBH) Migas, yang dinilai sangat merugikan daerah penghasil seperti Natuna.
“Dari Rp 1,8 Triliun DBH Migas yang dikelola oleh Pemprov Kepri, masak kita (Natuna, red) hanya dapat Rp 6 Milyar saja. Padahal kita sebagai daerah penghasil. Coba bayangkan, ini adil apa tidak. Makanya saya sangat ambisi menjadikan daerah ini sebagai Provinsi,” tegas Hamid Rizal.
Bahkan kata Hamid, Pemprov Kepri sepertinya lebih memperhatikan Kabupaten Karimun, ketimbang 6 daerah lain di Kepri. Hal itu disadari Hamid, saat mengikuti Musrenbang Provinsi Kepri beberapa waktu lalu di Tanjungpinang.
Seperti diketahui, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, memang putra asli daerah Kabupaten Karimun. Ia sendiri juga mantan Bupati Karimun. Sehingga lumrah, jika ia lebih peduli dengan Karimun, ketimbang daerah lain di Kepri, yang notabenenya juga menjadi tanggungjawabnya sebagai seorang Gubernur.
“Saat Musrenbang Kepri kemarin, semua anggaran di Kabupaten/Kota di Kepri ditampilkan, namun Karimun tidak. Kenapa ini bisa terjadi, karena anggaran untuk Kabupaten Karimun ditambah, sementara untuk daerah lain dipangkas. Ketidak Adilan inilah, yang membuat kami bersama Pemkab Anambas ingin melepaskan diri dari Kepri, dan bertekad untuk membentuk Provinsi baru,” beber Hamid Rizal.
Selain itu lanjut Hamid, alasan lainnya mengapa Natuna harus menjadi sebuah Provinsi Khusus, karena akan mampu membuka lowongan kerja bagi putra putri daerah. Setidaknya jika cita-cita ini terwujud, akan mampu menyerap pegawai negeri sipil (PNS) sekitar 2000 orang. Belum lagi dengan adanya peluang putra putri terbaik Natuna, untuk menjadi anggota DPRD didaerah otonomi baru (DOB) ditingkat Kabupaten dan Provinsi.
“Selain bisa mengelola sendiri Rp 1,8 triliun dari hasil DBH Migas, peluang kerja juga bakal terbuka lebar bagi anak-anak kita. Belum lagi kalau terusan KRA di Thailand jadi dibuka, yang mengelola pasti Provinsi. Makanya saya ingin Natuna dan Anambas jadi Provinsi Khusus,” ungkapnya lagi.
Selain melakukan temu ramah kepada masyarakat di dua Kecamatan, Hamid beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk menghadiri peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, di Masjid Azzuriat Desa Jambat Laut, Suak Midai.
Laporan : Erwin Prasetio