Natuna, LintasKepri.com – Adanya dugaan kasus human trafficking atau perdagangan manusia yang dialami oleh sejumlah tenaga kerja asal Kalimantan Barat (Kalbar) yang ada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), membuat Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Natuna merasa gusar.
Menyikapi isu tersebut, Pemdakab Natuna pun langsung mengambil langkah. Pada Selasa (12/11/2019) kemarin, Wakil Bupati Natuna Hj. Ngesti Yuni Suprapti, bersama Ketua Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (IKKB) Natuna, Alde Muhammad Ramli, langsung terbang ke Kalbar, untuk mencari solusi.
Dalam menjalankan misinya tersebut, Ngesti didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, Kabid Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Natuna, Musmulyadi serta Kasubbag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Natuna, Syamsul Anwar dan sejumlah staf lainnya.
Dalam lawatannya tersebut, Ngesti beserta rombongan langsung berkunjung ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalbar, untuk bersilahturahmi seraya mencari solusi, atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Kalbar di Natuna.
Kata Ngesti, di Natuna terdapat sejumlah tenaga kerja yang masih dibawah umur asal Kalbar, yang belum memiliki identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal seharusnya anak seusia mereka belum patut untuk melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa, apalagi jauh dari pantauan orang tuanya.
“Ada human trafficking yang mempekerjakan anak dibawah umur. Mereka belum memiliki tanda pengenal. Dan diduga mereka dari Kalimantan,” ujar Ngesti, kepada media ini, Rabu (13/11/2019) malam.
Mirisnya lagi, sejumlah wanita dibawah umur asal Kalbar itu dipekerjakan ditempat yang kurang pantas, seperti di beberapa tempat hiburan malam (THM) yang ada di Natuna.
Hal itupun lantas menimbulkan stigma negatif dikalangan masyarakat Natuna, yang mengarah kepada status sosial bagi masyarakat asal Kalbar yang merantau ke Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah tersebut.
Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan IKKB Natuna, tidak ingin masalah ini terus berlarut. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada permasalahan sosial ditengah lingkungan masyarakat, terhadap warga Kalbar yang tinggal dan menetap di Natuna.
“Kami berharap Pemda Natuna dan Pemprov Kalbar bisa bekerjasama untuk mengatasi masalah ini,” sebut Ngesti.
Sementara itu Ketua IKKB Natuna, Alde Muhammad Ramli, meminta agar pihak-pihak terkait tidak mempekerjakan anak dibawah umur, yang belum memiliki KTP. Hal ini untuk menghindari adanya potensi human trafficking yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab, terhadap para pencari kerja asal Kalbar di Natuna.
“Kami berharap Pemkab Kubu Raya maupun Pemprov Kalbar, bersedia berkunjung ke Natuna, untuk memberikan sosialisasi maupun pencerahan kepada masyarakat Kalbar yang telah menetap atau merantau ke Natuna,” harap Alde.
Baik Pemkab Kubu Raya maupun Pemprov Kalbar, menyambut baik upaya Pemkab Natuna dan IKKB Natuna, untuk menjalin kerjasama dalam hal penanganan masalah sosial yang menimpa masyarakat Kalbar di daerah berjuluk mutiara diujung utara Indonesia tersebut.
Mereka pun bersedia untuk membuka ruang komunikasi dengan Pemkab Natuna, melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), untuk menyelesaikan dugaan kasus human trafficking dan tenaga kerja Kalbar yang bermasalah.
Selain menyampaikan masalah tersebut diatas, Pemkab Natuna juga menyampaikan kendala sarana transportasi laut dan udara, bagi masyarakat Natuna yang ingin ke Kalbar maupun sebaliknya. Pihaknya berharap KM Sabuk Nusantara 36 dapat menyinggahi Pelabuhan Tanjung Payung di Penagi, Kecamatan Bunguran Timur. Serta dibukanya kembali kesempatan bagi masyarakat Natuna yang ingin ke Kalbar maupun sebaliknya, melalui misi Penerbangan Angkutan Udara Militer (PAUM) dengan menggunakan Pesawat Hercules, milik TNI AU.
Laporan : Erwin Prasetio
