14 Kursi OPD Pemprov Kepri Kosong, Dalam Waktu Dekat Open Bidding

Sekda Kepri Arif Fadillah.

Kepri, LintasKepri.com – Sebanyak 14 kursi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kepri kosong. Saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Kosongnya kursi Kepala OPD itu terjadi karena adanya beberapa pejabat yang sudah memasuki masa pensiun. Ada pula yang pindah tugas menjadi pejabat di kementerian.

14 Kepala OPD yang kosong itu adalah Asisten 1 Gubernur Kepri, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral.

Kemudian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelittian dan Pengembangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli.

Menanggapi banyaknya Kepala OPD yang kosong, Sekda Kepri Arif Fadillah mengungkapkan dalam waktu dekat akan dilakukan open bidding untuk mengisi kekosongan jabatan itu.

Menurut Arif, saat ini Plt Gubernur Kepri sudah membentuk tim Panitia Seleksi (Pansel) calon Kepala OPD.

“Insya Allah, kita tunggu saja. Sekarang lagi diproses. Karena pak gubernur tentu sudah menilai kinerja OPD,” ujar Arif, Rabu (17/6).

Pemprov Kepri sudah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meminta persetujuan agar dilakukan open bidding.

“Kita sekarang sudah surati Mendagri dan KASN. Kalau sudah keluar surat persetujuan dari Mendagri dan KASN, kita lapor ke pak gubernur untuk ditindaklanjuti,” tutur dia.

Kata Arif, jika surat persetujuan dari Mendagri dan KASN cepat keluar, maka open bidding juga akan cepat dilakukan.

Disinggung apakah pelantikan Kepala OPD akan dilakukan setelah gubernur menjadi definitif, Arif menegaskan tidak perlu.

Kata dia pelantikan Kepala OPD itu sudah mendapat persetujuan dari Mendagri.

“Selesai open bidding kita laksanakan pelantikan. Tidak perlu menunggu gubernur definitif. Yang penting dapat persetujuan dari Mendagri,” kata Arif yang terburu-buru memasuki lift.

(san)