Menakar Masa Depan Natuna

– Penulis: Agung Setiyo Wibowo (Dosen FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Agung Setiyo Wibowo (Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Agung Setiyo Wibowo (Dosen FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Belakangan nama Natuna makin mendunia. Pasalnya, beberapa waktu lalu Negeri Tirai Bambu mendadak “kebakaran jenggot” ketika kapal dan beberapa anak buah kapal (ABK) milik warganya ditangkap oleh aparat TNI AL di perairan Natuna. Kendati Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta telah menegaskan kepemilikan RI atas perairan Natuna, agresifitas Tiongkok harus terus diwaspadai.

Seiring dengan makin menguatnya kekuatan ekonomi, negara yang beribukota di Beijing tersebut kian mengukuhkan taji militernya. Tak mengherankan, konflik perebutan Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan terus memanas. Terlebih lagi sejak Tiongkok mengaktifkan sebuah bandara baru di wilayah yang juga diklaim oleh Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Meskipun Jakarta hanya menyebut sebagian wilayah Kepulauan Spratly bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), klaim ZEE secara otomatis terancam jika wilayah sengketa benar-benar secara de jure dimiliki oleh negara lain.

Kunjungan Presiden RI Jokowi ke Ranai pada Juni 2016 silam menjadi simbol penegas kedaulatan NKRI. Apalagi dengan mulai dibangunnya pangkalan militer terpadu. Sebuah langkah strategis untuk menjaga marwah Republik di kepulauan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sebuah upaya jitu penguat posisi Jakarta yang memiliki overlapping zone dengan Malaysia dan Vietnam.

Arti Penting Natuna

Di mata dunia, mungkin nama Natuna belum setenar Batam, apalagi Bali. Namun, melihat potensi yang dimiliki, bukan tidak mungkin kabupaten yang beribukota di Ranai itu akan semakin mencuri perhatian. Setidaknya ada empat alasan mengapa Natuna penting bagi Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau.

Pertama, dari sisi geostrategis. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kamboja dan Vietnam di sebelah utara, Singapura maupun Malaysia di bagian Barat, dan Malaysia Timur di bagian timur. Selain itu, wilayah ini ditakdirkan berada di titik simpul pelayaran internasional yang menghubungkan Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dengan negara-negara lainnya. Dengan fakta itu, sudah semestinya negara “hadir” untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Terlebih lagi pulau-pulau yang terletak di Gugusan Natuna telah dijadikan titik dasar terluar wilayah RI dalam Deklarasi Djuanda pada tahun 1957.

Kedua, dari sisi ekonomi. Kepulauan Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sudah tidak diragukan lagi melimpahnya. Wilayah tersebut menyimpan cadangan gas yang diprediksi lebih dari 222 Trillion Cubic Feet (TCT). Jika itu benar, maka dapat disebut sebagai salah satu sumber gas terbesar di Asia. Blok Natuna D-Alpha bahkan disebut-sebut mampu memenuhi kebutuhan gas Indonesia hingga lebih dari 70 tahun ke depan. Menurut informasi yang dilansir dari berbagai sumber, dari 16 blok sumber gas yang dimiliki Natuna baru 5 yang telah berproduksi dan sisanya masih dalam tahap eksplorasi.

Ketiga, dari sisi perikanan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang ditaksir lebih dari 1 juga ton pertahun. Sayangnya, hanya sekitar 34 persen yang telah dimanfaatkan. Itupun Kabupaten Natuna baru menikmatinya tidak lebih dari 4,3 persen. Tidak mengagetkan, jika wilayah perairannya dijadikan sasaran empuk pencurian ikan oleh para nelayan dari Vietnam, Tiongkok, Malaysia, hingga Thailand. Penggunaan pukat harimau secara berlebihan oleh para pencuri tersebut semakin merugikan Indonesia saja. Tak salah jika Jakarta memiliki rencana untuk mengirimkan ribuan kapal dari Jawa yang kurang produktif hingga membangun industri pemrosesan ikan terpadu.

Keempat, dari sisi pariwisata. Kabupaten Natuna memiliki potensi yang tidak kalah dengan Bali, Lombok, Raja Ampat, Bunaken, Banda, Wakatobi, atau Derawan. Kondisi geografisnya yang kurang lebih 99 persen perairan menyimpan keindahan tiada tara. Terlebih lagi relatif dekat jaraknya dengan hub Asia – Singapura dan Hong Kong. Sudah semestinya Kementerian Pariwisata membangun habis-habisan wilayah ini sebagai destinasi andalan baru. Sail Karimata 2016 semoga saja mengingatkan Jakarta arti penting Natuna dalam upaya menyukseskan Wonderful Indonesia.

PR Menanti

Dengan segala potensi yang dimiliki, Natuna memiliki segalanya untuk bisa “terbang lebih tinggi”. Oleh karena itu, “pekerjaan rumah” (PR) harus segera dituntaskan agar tidak menjadi angan-angan belaka. Melihat kondisi saat ini, setidaknya ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan.

Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Pembangunan infrastruktur bisa membantu Natuna keluar dari berbagai ketertinggalan. Baik pariwisata, perikanan, energi, maupun ekonomi. Sejauh ini, Ranai baru terhubung langsung dengan Batam melalui penerbangan reguler. Bisa dibayangkan bila ada penerbangan langsung ke Jakarta, Kuala Lumpur, Denpasar, Singapura, atau Hong Kong. Tentu wisatawan tidak perlu transit lagi ke bandara lain.

Kedua, percepatan pembangunan ekonomi. Selama ini wilayah perbatasan sangat rawan dijadikan transit penyelundupan barang-barang terlarang, perdagangan manusia dan perempuan, hingga pencurian ikan. Wilayah perbatasan juga lekat dengan stigma keterbelakangan dan kemiskinan karena Ibukota masih melihatnya sebagai “dapur”, bukan beranda negeri. Sudah saatnya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) bekerja lebih erat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; Pemerintah Kabupaten Natuna; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan instansi terkait lainnya.

Ketiga, percepatan pembangunan sumber daya manusia. Barangkali itu sektor yang paling sering terlupakan. Karena pembangunan aspek lainnya tidak akan pernah bisa berjalan tanpa diiringi oleh kesiapan SDM. Sejauh ini, kondisi di lapangan masih memprihatinkan. Putera-puteri Natuna harus pergi ke Batam, Tanjungpinang, atau kota-kota di Pulau Jawa untuk melanjutkan perguruan tinggi berkualitas. Dengan meneropong masa depan Natuna, setidaknya Sekolah Tinggi Pariwisata atau Sekolah Tinggi Perikanan harus diprioritaskan untuk dibangun. Jika tidak, kemajuan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan hanya akan menguntungkan para pendatang, bukan warta tempatan.

Berkaca pada sejarah, Kabupaten Natuna sudah berabad-abad menjadi tempat persinggahan para pelayar antarbangsa. Dari era Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, hingga Kesultanan Riau-Lingga. Kini, Natuna menjadi garda terdepan Republik yang menjadi “pertaruhan” bukti kedaulatan di tengah berlarutnya Konflik Laut Cina Selatan. Penguatan pada bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumberdaya manusia tidak bisa ditunda lagi. Itulah tiga syarat yang menjadikan “Mutiara di Ujung Utara” dapat kian berbinar gemilang.

Baca juga :

Top